Polemik Penutupan Koperasi Merah Putih di Tuban: Salah Paham atau Konflik Kepentingan?

Jakarta, Lampunggo.com – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, tiba-tiba menjadi sorotan nasional. Sehari setelah diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, koperasi tersebut justru ditutup sepihak oleh mitranya, PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD). Penutupan mendadak itu memicu tanda tanya publik—apa yang sebenarnya terjadi di balik kemitraan yang semula tampak solid?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Satgas Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan atau Zulhas, langsung angkat bicara. Ia menyebut bahwa penutupan koperasi hanyalah kesalahpahaman antara pihak kepala desa dan mitra koperasi, dalam hal ini PT PPSD.

“Sudah selesai kok, hanya salah paham. Nama pondoknya tidak disebut dalam sambutan. Mungkin kepala desanya grogi saat bicara di depan presiden,” ujar Zulhas di Djakarta Theater, Kamis (24/7), dikutip dari detik.com.

Zulhas memastikan, Koperasi Merah Putih Pucangan sudah dibuka kembali setelah dilakukan klarifikasi antara pihak-pihak terkait. 

“Pemilik pondoknya teman saya, sudah selesai semuanya,” tegasnya.

Penutupan koperasi ini bukan peristiwa biasa. Menurut Direktur PT PPSD, Anas Al Khifni, pihaknya merasa kecewa karena tidak diakui dalam seremoni peresmian yang dilakukan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

Padahal, sejak awal PT PPSD telah menjadi motor penggerak berdirinya koperasi tersebut. Mereka mengklaim telah memberikan dukungan penuh—mulai dari renovasi bangunan, pengisian barang dagangan, pendampingan manajemen, hingga legalitas koperasi.

“Kami yang mendampingi dari awal hingga koperasi ini jadi pilot project. Tapi dalam acara peresmian, dukungan justru disebut berasal dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia, yang sebenarnya tidak berperan langsung,” ujar Anas.

Karena kontribusinya tidak disebutkan dan dianggap telah disingkirkan dari narasi resmi, PT PPSD akhirnya memutus kontrak kerja sama yang sudah ditandatangani sejak 31 Januari 2024. Surat pemutusan kemitraan itu bernomor 002/032/Perkom-PPSD/VII/2025 dan ditujukan langsung kepada Kepala Desa Pucangan.

Paska pemutusan kontrak, Kepala Desa Pucangan dan Ketua Koperasi mengaku bahwa mereka tidak menyebutkan nama PT PPSD karena gugup berbicara di hadapan Presiden. Namun, alih-alih hanya diam, mereka malah menyebut BUMN sebagai mitra pendukung utama koperasi tersebut.

“Mereka bilang gugup, tapi kenapa malah menyebut instansi yang sebenarnya tidak terlibat? Ini yang membuat kami khawatir ada pihak lain yang menumpangi demi kepentingan tertentu,” kata Anas.

Meski sempat mundur, PT PPSD menegaskan tetap mendukung visi besar Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo. Beberapa koperasi lain di Gresik, Palang Tuban, Rangel Tuban, dan Baureno Bojonegoro tetap mendapat dukungan penuh dari pihaknya, termasuk dari sisi pendanaan dan pendampingan manajemen.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses keuangan mikro hingga ke desa-desa. Dalam peresmiannya pada 22 Juli lalu, sebanyak 80.081 koperasi secara serentak diluncurkan, menjadikannya sebagai langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi desa.

Namun, kejadian di Desa Pucangan memperlihatkan bahwa di balik ambisi besar nasional, masih ada tantangan lokal yang tidak bisa disepelekan: soal komunikasi, ego lembaga, hingga narasi politik.