Warga Greenbay Satroni Gubernur dan DPRD DKI, Pemilihan RW Dinilai Syara Kepentingan

Jakarta, Lampung go – Polemik pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) di Apartemen Greenbay Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara terus berlanjut. Sejumlah warga yang tergabung dalam kelompok Perwakilan Warga bersama lembaga MSPI kembali menyuarakan aspirasinya dengan mendatangi Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan Walikota Jakarta Utara, Rabu 20/8/2025.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk mosi tak percaya terhadap hasil pemilihan Ketua RW yang dinilai penuh rekayasa, pengondisian, dan sarat kepentingan tertentu. Para warga menilai bahwa proses pemilihan tidak berjalan transparan dan tidak mencerminkan semangat demokrasi warga.

Dalam pertemuan dengan anggota DPRD DKI Jakarta, perwakilan warga menyampaikan bahwa mereka berharap lembaga legislatif daerah ikut memantau dan meninjau kembali proses pemilihan tersebut. Menurut mereka, pemilihan RW seharusnya menjadi momentum memperkuat partisipasi warga, bukan justru menciptakan perpecahan.

“Kami meminta DPRD DKI Jakarta ikut hadir memberikan solusi. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan warga yang lebih luas,” ujar Anne.

Selain ke DPRD, para warga juga mendatangi Kantor Gubernur DKI Jakarta. Mereka menyerahkan dokumen resmi berisi kronologi pemilihan, dugaan adanya pengondisian, serta tanda tangan dukungan dari warga yang menolak hasil pemilihan.

Menurut mereka, gubernur sebagai pimpinan tertinggi di daerah memiliki kewenangan untuk meninjau ulang, sekaligus memberi arahan agar permasalahan tidak terus menimbulkan kegaduhan.

“Kami percaya Gubernur DKI akan mendengar aspirasi kami. Warga hanya ingin proses pemilihan RW yang jujur, transparan, dan tidak diwarnai kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

Tidak hanya berhenti di DPRD dan Gubernur, rombongan warga bersama MSPI juga menemui Walikota Jakarta Utara. Mereka berharap pemerintah kota bisa menjadi mediator dan menyerap aspirasi warga secara langsung.

Menurut warga, pemilihan RW yang dianggap sarat rekayasa berpotensi memunculkan ketidaknyamanan di lingkungan Greenbay Pluit. Oleh karena itu, keterlibatan Walikota dinilai penting untuk mencegah konflik sosial yang lebih luas.

“Kami ingin hidup rukun, damai, dan nyaman di lingkungan kami. Tapi jika pemilihan RW saja sudah penuh kepentingan, bagaimana warga bisa percaya?” tandasnya.

Lembaga MSPI, Thomson Gultom, yang ikut mendampingi warga menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan suara warga tidak diabaikan. Menurut mereka, pemilihan RW merupakan hak demokrasi masyarakat yang tidak boleh dipermainkan oleh pihak manapun.

“Demokrasi harus dijaga sejak di tingkat paling kecil, termasuk pemilihan Ketua RW. Jika dari level RW saja sudah sarat kepentingan, maka demokrasi kita tercederai,” ujar Thomson.

MSPI juga menambahkan bahwa mereka akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapatkan solusi yang adil bagi seluruh warga Greenbay.

Meskipun terjadi polemik, warga berharap bahwa aspirasi mereka dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Mereka menegaskan bahwa tujuan utama perjuangan ini bukan untuk menciptakan konflik, melainkan untuk menegakkan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam proses pemilihan RW.

“Kami bukan ingin melawan siapapun. Kami hanya ingin keadilan dan transparansi. Semoga pemerintah mendengar dan mengambil langkah tegas,” tutup Deco.