Sekdaprov Marindo: Apel Kendaraan Dinas Bentuk Disiplin Aset dan Wujud Pemerintahan Bersih

BANDARLAMPUNG, Lampunggo.com– Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola anggaran dan aset daerah agar lebih transparan serta akuntabel. 

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin apel mingguan sekaligus apel kendaraan dinas roda empat di Lapangan Korpri, kompleks Kantor Gubernur, Senin (25/8/2025).

Dalam arahannya, Marindo menyebut bahwa apel kendaraan tidak hanya sebatas pengecekan rutin, tetapi juga bentuk kepatuhan terhadap tertib administrasi, pengelolaan, pemanfaatan, hingga perlindungan barang milik daerah. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, selaras dengan prinsip good governance.

“Melalui apel kendaraan dinas, kita memastikan seluruh aset benar-benar digunakan secara tepat, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Lampung dalam menjaga praktik pemerintahan yang bersih,” tegasnya.

Sekdaprov juga menyinggung fase penting yang sedang dijalani Pemprov Lampung, yakni penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Ia menekankan agar proses penyusunan anggaran benar-benar didasari evaluasi kinerja, konsisten dengan dokumen perencanaan, serta berpedoman pada regulasi teknis yang berlaku. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi syarat mutlak, sementara kecepatan penyampaian dokumen ke DPRD diharapkan mampu memperlancar tahapan berikutnya.

Lebih jauh, Marindo mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat tercapai jika semua perangkat daerah bergerak selaras.

 Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjaga ritme kerja, memperkuat sinergi, serta fokus menyelesaikan target sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Terkait dengan program pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Marindo memastikan Pemprov Lampung telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp400 miliar yang akan digunakan untuk gaji dan tunjangan PPPK formasi tahun 2024. (**)