Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan I 2025 Capai 5,47 Persen, Kemiskinan Menurun, Inflasi Terkendali

BANDARLAMPUNG, Lampunggo.com — Provinsi Lampung mencatat sejumlah capaian positif dalam bidang ekonomi dan sosial pada awal tahun 2025. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, kinerja perekonomian daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan progresif.

Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2025 secara year-on-year (yoy) mencapai 5,47 persen. Angka ini mencerminkan momentum pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, khususnya didorong oleh penguatan konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,06 persen yoy pada periode yang sama.

Sementara itu, laju inflasi secara year-on-year dari September 2024 hingga Maret 2025 tercatat mengalami penurunan sebesar 0,58 persen. Hal ini menjadi sinyal positif terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan sektor-sektor prioritas serta menjaga iklim ekonomi yang sehat dan inklusif.

Selain pertumbuhan ekonomi yang positif dan inflasi yang terkendali, angka kemiskinan di Provinsi Lampung juga menunjukkan penurunan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 10,00 persen, turun 0,62 persen poin dibandingkan September 2024, dan menurun 0,69 persen poin dibandingkan Maret 2024.

Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 887,02 ribu jiwa pada Maret 2025. Angka ini menurun sebanyak 52,28 ribu jiwa dibandingkan September 2024, dan turun 54,21 ribu jiwa dibandingkan Maret tahun sebelumnya.

"Penurunan terjadi merata, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan," kata Ahmadriswan, Jumat (25/7/2025).

Secara rinci, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebanyak 10,35 ribu jiwa, sementara di perdesaan turun lebih signifikan, yakni 41,95 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di perkotaan menurun dari 7,91 persen menjadi 7,49 persen, sedangkan di perdesaan menurun dari 12,04 persen menjadi 11,32 persen.

Ahmadriswan menambahkan bahwa pengukuran kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah dan persentase, tetapi juga mempertimbangkan indikator kualitas seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

"Indeks Kedalaman Kemiskinan mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin," jelasnya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dari 1,744 pada September 2024 menjadi 1,539 pada Maret 2025. Begitu pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang menurun dari 0,396 menjadi 0,344.

Meskipun demikian, disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup terasa. Pada Maret 2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 0,867, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu 1,893. Indeks Keparahan Kemiskinan di perkotaan sebesar 0,164, sementara di perdesaan mencapai 0,439.

Nilai Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp612.451 per kapita per bulan, naik sebesar 2,24 persen dibandingkan September 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya penyesuaian terhadap harga kebutuhan pokok, namun masih dalam batas yang dapat dijangkau oleh pendapatan masyarakat secara umum. (**)