Gubernur Mirza Ajak PKS dan Parpol di Lampung Satukan Langkah Perjuangkan Rakyat

Gubernur Mirza Ajak PKS dan Parpol di Lampung Satukan Langkah Perjuangkan Rakyat

BANDARLAMPUNG, Lampunggo.com– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa partai politik tidak boleh berhenti pada perebutan kursi kekuasaan, melainkan harus menjadi motor penggerak lahirnya kebijakan yang menyentuh kebutuhan rakyat.

Seruan itu ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Wilayah VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung di Ballroom Hotel Emersia, Minggu, 24 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah dan seluruh partai politik untuk menekan angka kemiskinan, memperluas lapangan kerja, hingga meningkatkan mutu pendidikan di Lampung. Menurutnya, regulasi politik yang tepat akan menjadi penentu kesejahteraan masyarakat.

“Lampung tidak akan bisa keluar dari jerat kemiskinan dan pengangguran jika hanya mengandalkan satu pihak. Semua elemen, termasuk parpol, harus duduk bersama mencari solusi,” tegasnya.

Gubernur Mirza juga menyoroti fakta yng cukup mencemaskan. Berdasarkan data terbaru, tingkat pengangguran terbuka di Lampung mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu, hanya 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, dan 21 persen lulusan SMA yang bisa menembus perguruan tinggi. 

Ironisnya lagi, dari sekitar 30 ribu lulusan sarjana setiap tahun, hanya 3 persen yang bekerja sesuai bidang ilmunya.

Tak hanya pendidikan, sektor pertanian pun disorotnya. Ia menilai distribusi gabah di Lampung masih timpang, karena mayoritas hasil panen justru keluar daerah. Dampaknya, masyarakat lokal harus membeli kembali beras dengan harga tinggi.

 “Waktu ekspor gabah dibatasi, penggilingan padi di desa mulai hidup kembali. Ini bukti bahwa kebijakan yang tepat bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur Lampung itu juga mengingatkan bahwa kualitas pendidikan akan menentukan arah pembangunan ke depan. Pendidikan yang murah dan pengajar yang kompeten, menurutnya, adalah kunci menghadapi bonus demografi.

 “Kalau pendidikan gagal, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana,” ucapnya.

Ia pun mengajak jajaran PKS, khususnya para pimpinan dan kader yang hadir, agar menjadikan politik sebagai jalan memperjuangkan kepentingan rakyat. 

“Stabilitas politik dan regulasi yang pro-rakyat adalah jalan keluar dari kemiskinan di Lampung,” kata Gubernur Mirza menegaskan.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu menambahkan bahwa politik sejatinya merupakan sarana perjuangan, bukan sekadar arena perebutan jabatan. 

“Setiap kebijakan yang lahir harus memberi manfaat nyata, bukan justru menambah beban hidup masyarakat. Politik harus hadir untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya. (**)