Pj Gubernur Lampung: Penyelesaian Aset Way Dadi Jadi Prioritas Utama hingga Desember 2024

BANDAR LAMPUNG (Lampunggo) : Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, mengungkapkan harapannya agar proses penyelesaian pelepasan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi, Kota Bandar Lampung, dapat tercapai pada Desember 2024. 

"Saya berharap setidaknya 50 persen dari masalah terkait hak pengelolaan lahan (HPL) di Way Dadi bisa selesai hingga akhir tahun ini," ujar Samsudin dalam keterangannya pada Sabtu (31/8/2024) di Bandar Lampung.

Samsudin juga menyarankan agar penyelesaian permasalahan tanah ini melibatkan kerja sama dengan pihak perbankan. "Kami perlu mengeksplorasi mekanisme yang optimal untuk melibatkan bank. Ini bertujuan agar solusi yang diambil dapat menguntungkan baik pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan turut berperan aktif dalam proses ini," tambahnya.

Menurut Samsudin, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menyelesaikan masalah pelepasan aset HPL Way Dadi, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

"Sulitnya masalah ini bukan halangan selama kita memiliki niat dan kerja keras. Melayani masyarakat dan memberikan solusi terbaik adalah tanggung jawab kami," tegasnya.

Samsudin menambahkan pentingnya mencari alternatif yang dapat mempercepat penyelesaian, serupa dengan keberhasilan penyelesaian Bendungan Margatiga yang sukses berkat kerja sama semua pihak.

"Proses ini akan terus kami kawal dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencapai hasil terbaik demi kepentingan bersama," jelasnya.

Ia juga menyadari kekhawatiran masyarakat tentang lambatnya penyelesaian masalah tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat proses penyerahan sertifikat dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik. 

"Kami paham masyarakat mungkin masih meragukan kecepatan proses ini. Namun, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mempercepat penyelesaian dan terus mengedukasi masyarakat mengenai proses ini," tambahnya. (RED)