Kejaksaan dan Media Bersatu, Transparansi Penegakan Hukum Jadi Prioritas

JAKARTA, Lampunggo.com — Komitmen membangun keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum kembali ditegaskan Kejaksaan Agung RI, pada pada Selasa (15/7/2025).

Melaluo penandatanganilan Nota Kesepahaman (MoU) Kejagung dan Dewan Pers membangun kolaborasi strategis di bidang kebebasan pers, pengawasan sosial, serta keterbukaan informasi publik.

Bertempat di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang dalam sambutannya menyebut pers sebagai mitra strategis penegakan hukum.

“Pers bukan sekadar pelengkap. Mereka adalah penjaga transparansi. Tanpa media, kerja-kerja kejaksaan sulit menjangkau ruang publik,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, di era digital dan keterbukaan saat ini, institusi hukum tak bisa lagi bersikap eksklusif. Kinerja aparat penegak hukum justru harus diuji dan dikawal melalui kritik yang konstruktif dari media massa.

“Kita sadar, publik menilai kami dari seberapa terbuka dan responsifnya kami terhadap masukan. Itulah mengapa kami membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik,” ujarnya.

Burhanuddin menambahkan, kehadiran media di seluruh pelosok Indonesia menjadi kepanjangan tangan pengawasan publik terhadap lembaga hukum. Ia mencontohkan, berbagai peristiwa di daerah kini bisa cepat ditangani berkat laporan media yang informatif dan cepat tersebar.

“Bayangkan, sebuah kasus di Sabang bisa kita ketahui dalam hitungan menit karena pemberitaan media. Itulah kekuatan mereka. Itulah mengapa kerja sama ini sangat penting,” tegasnya.

Nota Kesepahaman ini juga menjadi simbol kepercayaan dan sinergi antara Kejaksaan Agung dengan dunia pers nasional. Keduanya sepakat untuk saling mendukung dalam upaya menjaga profesionalisme dan integritas, baik di bidang hukum maupun jurnalistik. (**)