Pemprov Lampung Lakukan Rotasi Eselon II, Dua Kepala Dinas Baru Resmi Dilantik

BANDARLAMPUNG, Lampunggo.com – Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan rotasi pejabat eselon II sebagai langkah memperkuat kinerja birokrasi. 

‎Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, resmi melantik dua pejabat tinggi pratama di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (28/8/2025).

‎Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/4769/VI.04 Tahun 2025. Dua pejabat yang mendapat amanah baru adalah Saipul, S.Sos., M.IP, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT), serta Dra. Hanita Fahrial, M.Si, yang kini resmi menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

‎Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekdaprov, ditegaskan bahwa setiap pejabat harus menunjukkan kinerja nyata melalui kolaborasi, inovasi, dan kepemimpinan yang berorientasi pada hasil.

‎“Seorang pejabat dinilai bukan hanya dari jabatan yang disandang, tetapi dari kemampuan menggerakkan tim, membangun sinergi, dan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Marindo.

‎Kepada Saipul, Gubernur memberikan pesan khusus untuk mempercepat pembangunan desa dan kawasan transmigrasi. Pemerintah menargetkan desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat yang mandiri dan inklusif.

‎“Program pemberdayaan desa harus selaras dengan agenda strategis nasional. Kita ingin kerja cepat, tepat, dan terukur sehingga desa benar-benar menjadi motor pembangunan daerah,” ujarnya.

‎Dinas PMDT juga diminta mendukung program prioritas nasional seperti penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak. Program ini dinilai akan efektif bila dijalankan melalui kerja sama erat dengan pemerintah desa, pendamping lokal, hingga organisasi masyarakat.

‎Sementara itu, Hanita mendapat mandat untuk memperkuat kebijakan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Menurut Gubernur, isu tersebut bukan sekadar urusan sosial, tetapi bagian penting dari pembangunan manusia Lampung.

‎“Upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, penguatan layanan PPPA, serta kampanye kesadaran publik harus diperluas. Kita ingin setiap perempuan dan anak di Lampung merasa aman, terlindungi, dan mendapat ruang untuk berkembang,” kata Sekda.

‎Agenda tersebut dipandang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menekankan pembangunan sumber daya manusia unggul, setara, dan berdaya saing global.

‎Pelantikan dua pejabat eselon II ini merupakan bagian dari strategi Pemprov Lampung dalam melakukan peremajaan birokrasi. Dengan menempatkan figur baru di sektor pembangunan desa serta perlindungan perempuan dan anak, pemerintah berharap arah pembangunan daerah semakin kuat dan berimbang.

‎“Lampung membutuhkan pejabat yang berintegritas, adaptif, dan memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” tutup Marindo.

‎Dengan langkah ini, Pemprov optimistis desa-desa di Lampung dapat berkembang lebih mandiri, sekaligus memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang memadai demi terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. (**)

‎