Warga Greenbay Desak Solusi Persoalan Pemilihan RW, Harapkan Dukungan Lintas Pejabat

Jakarta Utara – Polemik pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) di Apartemen Greenbay Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kembali mencuat mencuri perhatian. Sejumlah warga menyampaikan kekecewaannya atas proses pemilihan RW yang dinilai penuh pelanggaran, sarat rekayasa, serta menimbulkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat penghuni apartemen elit tersebut.

Warga menilai, proses pemilihan RW di Greenbay tidak berjalan secara transparan. Berbagai dugaan pelanggaran administratif hingga intervensi oknum pejabat kelurahan membuat suasana semakin memanas. Kondisi ini mendorong perwakilan warga untuk mencari dukungan dari berbagai pihak, termasuk lintas birokrasi pemerintahan, demi menemukan solusi yang adil.

Dalam upaya mencari keadilan, perwakilan warga Greenbay mendatangi Tim Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi, posko pengaduan di Lembur Pakuan Sukadaya, Desa Sukasari Rawalele, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menyuarakan keluhan warga agar persoalan RW Greenbay mendapat perhatian serius dari lintas pejabat daerah maupun pusat.

Anne, salah satu perwakilan warga, mengatakan kondisi di Greenbay saat ini sudah sangat meresahkan. Warga merasa pemilihan RW yang seharusnya menjadi wadah demokrasi tingkat lingkungan justru berubah menjadi ajang penuh kepentingan.

“Kami berharap lintas antar pejabat, termasuk Gubernur, dapat menjembatani jalan keluar bagi kami untuk menyelesaikan persoalan RW yang penuh setingan dari pejabat kelurahan,” kata Anne, Sabtu (23/8/2025).

Menurut Anne, proses pemilihan RW di Greenbay telah dicederai dengan adanya dugaan manipulasi data, syarat administratif yang direkayasa, serta adanya keberpihakan oknum aparat terhadap salah satu calon. Hal ini membuat warga kehilangan kepercayaan terhadap hasil pemilihan yang sedang berlangsung.

Sejumlah warga juga menyoroti bahwa RW, yang seharusnya menjadi representasi suara masyarakat, malah dianggap sebagai alat kepentingan tertentu. Tidak heran jika kemudian muncul aksi-aksi protes dari kelompok warga yang menuntut transparansi dan keadilan.

Warga Greenbay kini berharap agar pejabat lintas daerah, termasuk pemerintah provinsi maupun pusat, bisa ikut serta mengawal penyelesaian masalah ini. Dengan adanya dukungan lintas pejabat, warga percaya persoalan yang berlarut-larut dapat segera diselesaikan secara objektif.

“Kami tidak lagi percaya jika hanya mengandalkan kelurahan atau kecamatan. Kami butuh campur tangan pejabat di level lebih tinggi agar ada keadilan. Jangan sampai RW yang harusnya milik warga, justru jadi milik segelintir orang,” ujar Anne.

Fenomena yang terjadi di Greenbay menunjukkan bahwa pemilihan RW bukan sekadar urusan kecil di tingkat lingkungan, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Ketika pemilihan di level RW saja sarat manipulasi, maka dikhawatirkan hal serupa bisa mencederai praktik demokrasi di level yang lebih tinggi.

Anne menegaskan, mereka akan terus menyuarakan aspirasi hingga ada langkah nyata dari pemerintah untuk mengusut dugaan pelanggaran pemilihan RW Greenbay. Dukungan lintas pejabat, baik dari Jakarta maupun Jawa Barat, diharapkan menjadi titik terang dalam menyelesaikan masalah yang telah menimbulkan keresahan selama berbulan-bulan.

Untuk diinformasikan bahwa persoalan pemeliharaan RW Greenbay Pluit dilanjutkan ke lintas pejabat melalui Tim Gubernur Kang Dedi. Dalam pantauan, Tim melakukan komunikasi antara lintas kedua pejabat dan dilanjutkan langsung seketika ke WhatsApp staf Gubernur dan Wagub DKI, melalui Febrianto. (Ror).