Lampung Genjot Transformasi Sektor Kehutanan Lewat Inovasi dan Digitalisasi

BANDARLAMPUNG, Lampunggo.com–Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian hutan melalui pendekatan inovatif dan pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, pada Jumat (18/7/2025), di Ruang Kerja Sekda.

Rapat tersebut menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi sektor kehutanan daerah, termasuk isu degradasi hutan akibat alih fungsi lahan, konflik tenurial, deforestasi, dan meningkatnya risiko kebakaran hutan. 

Selain itu, interaksi negatif antara manusia dan satwa liar, serta besarnya luasan lahan kritis, turut menjadi sorotan utama. Tantangan global seperti perubahan iklim, penurunan emisi gas rumah kaca, hingga isu perdagangan karbon juga dinilai memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan keseimbangan ekosistem Lampung.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, dalam paparannya menyampaikan bahwa arah kebijakan kehutanan Lampung difokuskan pada pelestarian hutan yang masih utuh, percepatan rehabilitasi lahan rusak, dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya merancang strategi berbasis teknologi dan inovasi sebagai solusi jangka panjang menghadapi kompleksitas permasalahan kehutanan.

Sejumlah inisiatif telah dikembangkan oleh Dinas Kehutanan. Pemantauan hutan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi SIPONTAN Forest Global Watcher dan Smart Patrol, yang memungkinkan pengawasan kawasan secara real-time. Data hasil hutan bukan kayu (HHBK) juga mulai didigitalisasi melalui sistem e-STDB, sehingga pengelolaan komoditas menjadi lebih akurat dan transparan.

Dinas Kehutanan juga tengah mendorong pengembangan program Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial yang saat ini telah dimulai di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran. Program ini bertujuan meningkatkan dampak ekonomi melalui kegiatan berbasis masyarakat. 

Selain itu, upaya pembiayaan dari berbagai skema internasional seperti FOLU Net Sink mulai diintensifkan, termasuk dukungan pendanaan melalui Result Based Payment (RBP) dan Result Based Contribution (RBC) untuk percepatan pemulihan hutan.

Langkah-langkah tersebut diperkuat dengan pendampingan masyarakat secara kolaboratif, serta sistem monitoring petani hutan melalui aplikasi Rumah Petani yang telah diimplementasikan di wilayah KPH Kota Agung Utara.

Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa pengelolaan hutan di masa depan harus berbasis kolaborasi multisektor. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem kehutanan yang tangguh dan berkelanjutan.

“Rekonsiliasi antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat menjadi kunci utama. Inovasi dan teknologi harus menjadi alat bantu yang mempercepat transformasi kehutanan kita,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang lebih progresif dan adaptif terhadap tantangan zaman, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat menciptakan sistem kehutanan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.(***)