Komisi VII DPR, Evaluasi Lembaga Penilai Kesesuaian BUMN, Soroti Biaya dan Independensi Sertifikasi

Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza, secara tegas menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait mahal dan lambatnya proses sertifikasi produk maupun jasa yang dijalankan oleh lembaga BSN, LPK. Menurutnya, situasi saat ini mengharuskan seluruh institusi negara, termasuk BUMN, untuk menyesuaikan diri dengan semangat pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

“Saya kira satu hal yang sudah menjadi kewajiban semua pihak di sini adalah melayani publik dengan maksimal. Sayangnya, ini tidak sejalan dengan semangat negara yang saat ini sedang galak-galaknya terhadap pelayanan. Kami mendapatkan banyak laporan dari masyarakat bahwa biaya untuk mengurus proses sertifikasi itu tinggi dan waktunya sangat lama,” ungkap Rycko, saat RDP bersama bersama BSN dan tiga BUMN, Kamis (17/7/2025).

Lebih lanjut Rycko menjelaskan proses sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga penilai kesesuaian masih sangat birokratis dan memakan waktu berbulan-bulan. Hal itu kata Dia tidak seharusnya terjadi mengingat proses tersebut menyangkut langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang sangat bergantung pada sertifikasi untuk memperluas pasar.

“Selain biaya, prosesnya memakan waktu lama. Tidak cukup hanya satu-dua bulan. Harus segera dilakukan pembenahan. Ini bagian dari layanan masyarakat, bukan seperti pengurusan KTP yang hanya berfokus pada satu kota. Sertifikasi ini seharusnya bisa dilakukan di berbagai daerah, bahkan dengan sistem mobil keliling. Kita hidup di era digital, mestinya bisa lebih efisien,” tegasnya.

Lebih dari itu, Rycko menyampaikan bahwa sistem sertifikasi yang lambat dan mahal justru menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi rakyat. Padahal kata dia salah satu tujuan utama BSN dan lembaga-lembaga penilai kesesuaian adalah mendukung peningkatan daya saing produk nasional di pasar global.

Dalam rapat yang berlangsung terbuka tersebut, Rycko juga mempertanyakan independensi dari lembaga-lembaga BUMN penilai kesesuaian. Ia menyoroti potensi konflik kepentingan dalam proses pemberian sertifikasi, khususnya jika terdapat unsur “kedekatan” antara pelaku usaha dan lembaga sertifikasi.

“Saya ingin menanyakan, apakah benar lembaga Bapak-Bapak ini independen? Karena kita ingin memastikan dalam proses penerbitan sertifikasi tidak ada kaitan kepentingan atau kedekatan personal. Apalagi jika menyangkut produk yang beredar di masyarakat. Ini menyangkut keselamatan dan kepercayaan publik,” katanya.

Mantan Bupati Lampung Selatan itu juga menekankan pentingnya memastikan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di lembaga-lembaga tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh petugas di lembaga penilai kesesuaian harus memiliki kompetensi tinggi serta sertifikasi internasional yang terukur dan teruji.

“Saya ingin tahu bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa SDM yang bekerja di lembaga ini memiliki kapabilitas dan sertifikasi internasional? Ini penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat. Kita tidak bisa lagi bermain-main soal kualitas dan akuntabilitas,” punkas Rycko.

Untuk diinformasikan konteks pengawasan Komisi VII, kritik dan masukan yang disampaikan Rycko mencerminkan dorongan untuk mereformasi sistem sertifikasi nasional agar lebih ramah terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Komisi VII menekankan bahwa sertifikasi tidak boleh menjadi hambatan, tetapi harus menjadi alat akselerasi pembangunan ekonomi nasional. (Ror).