Pemprov Lampung Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Strategis dengan Media dalam Era Digital

BANDARLAMPUNG, Lampunggo.com — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan insan pers dalam memperkuat edukasi publik serta menjaga integritas informasi di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Ganjar dalam kegiatan diskusi publik yang berlangsung di Bandarlampung, Rabu (16/7/2025). 

Ia menyampaikan bahwa media massa memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi, khususnya dalam menjaga sirkulasi informasi yang kredibel dan berimbang.

“Dalam situasi saat ini, di mana arus informasi bergerak sangat cepat dan seringkali tidak terverifikasi, maka tugas utama pers adalah menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Tugas ini hanya bisa dijalankan bila kita bersama-sama membangun literasi digital dan profesionalisme jurnalistik yang tinggi,” ujar Ganjar.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi turut menghadirkan tantangan serius, termasuk meningkatnya penyebaran informasi palsu dan praktik manipulasi opini publik melalui media sosial. Oleh karena itu, menurutnya, jurnalis tidak hanya dituntut memiliki semangat, tetapi juga kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Era saat ini telah mengubah lanskap komunikasi. Jurnalis kini bukan hanya menulis dengan pena, tetapi juga menyampaikan pesan melalui jempol dan layar digital yang bisa menjangkau ribuan orang dalam hitungan detik. Oleh sebab itu, kapasitas literasi digital menjadi keharusan,” imbuhnya.

Ganjar juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen membangun tata kelola informasi yang kolaboratif. Pemerintah tidak berupaya bekerja sendiri, melainkan membangun kerja sama lintas sektor yang kokoh sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif.

“Kami tidak berkeinginan menjadi superman yang bekerja sendiri, melainkan membangun super team bersama seluruh elemen, termasuk insan pers. Dalam kerangka pembangunan, media adalah bagian integral yang ikut mengawal, mengkritisi, dan menyampaikan capaian kepada publik secara obyektif,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif dari media. Bahkan, Ganjar mendorong adanya “intelektual offensif” dalam dunia jurnalistik, sebagai bentuk tanggung jawab media dalam menilai dan mengawal implementasi kebijakan publik.

“Pemerintah membutuhkan ruang refleksi, dan media dapat berperan sebagai cermin yang jujur. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah dan media perlu dirancang ulang secara strategis agar menghasilkan kolaborasi yang lebih produktif dan berorientasi pada kepentingan publik,” tambahnya.

Namun demikian, Ganjar juga menyoroti disrupsi yang dialami oleh industri media konvensional akibat pergeseran perilaku konsumsi informasi masyarakat. Dalam konteks tersebut, ia menilai diperlukan kebijakan dan regulasi yang adaptif serta berpihak pada keberlangsungan ekosistem media yang sehat.

“Kita tidak boleh tinggal diam melihat disrupsi media yang terjadi. Perlu regulasi yang adil dan visioner. Bukan untuk membungkam, melainkan untuk memurnikan peran pers dari konten-konten yang berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial,” ujarnya.

Sebagai penutup, Ganjar Jationo mengajak seluruh insan pers di Provinsi Lampung untuk terus memperkuat profesionalisme, menjaga kode etik jurnalistik, serta menjalin kolaborasi konstruktif dengan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan demokratis. (**)