Gubernur Mirza Dorong Baleg DPR RI Prioritaskan Regulasi Singkong, Lampung Siap Jadi Model Nasional

BANDARLAMPUNG, Lampunggo.com – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mendorong percepatan regulasi komoditas strategis hal itu disampaikan pada kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Lampung pada Senin, 14 Juli 2025.

Pemerintah Provinsi Lampung semakin serius memperjuangkan penguatan tata niaga singkong sebagai salah satu fondasi ekonomi kerakyatan. 

Kunjungan dimulai dengan penyambutan resmi di Bandara Raden Intan II oleh Gubernur Mirza, yang langsung menggiring dialog mendalam seputar ekosistem singkong mulai dari hulu hingga hilir. 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya intervensi pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan yang melindungi petani dan memperkuat nilai tambah produk singkong lokal.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyambut baik dorongan tersebut. Ia menilai Lampung telah membuka jalan penting bagi pembentukan kerangka hukum yang komprehensif untuk tata kelola singkong secara nasional.

“Sudah saatnya singkong diakui sebagai komoditas strategis nasional. Selama ini, belum ada regulasi spesifik yang mengatur tata niaganya. Ini yang akan kami dorong di Baleg,” ujar Bob Hasan.

Ia menambahkan bahwa Baleg tengah merancang instrumen legislasi yang mencakup perlindungan harga, penguatan distribusi, dan pengendalian impor produk turunan singkong seperti tepung tapioka.

Agenda kunjungan Baleg juga meliputi observasi langsung ke sentra pengolahan dan lahan pertanian untuk menyerap aspirasi petani secara konkret.

Menurut Bob, Lampung memiliki karakteristik unik dalam produksi singkong industri, yang berbeda dari jenis konsumsi. Potensinya meluas hingga ke sektor bioenergi, pangan olahan, bahkan bahan baku kertas—menjadikannya layak didorong melalui kebijakan khusus lintas kementerian.

“Kalau kita mau bicara kedaulatan pangan dan energi, singkong Lampung bisa jadi salah satu jawabannya. Tapi semua itu perlu kepastian hukum dan keberpihakan nyata dari negara,” tegasnya.

Dengan semangat kolaboratif antara Pemprov dan DPR RI, Gubernur Mirza optimistis Lampung bisa menjadi daerah percontohan dalam tata niaga komoditas unggulan berbasis petani. 

“Kami tidak ingin petani terus berjuang sendirian. Sudah waktunya negara hadir secara sistemik,” tutupnya. (**)