Di Balik Aksi Demonstrasi, PPI Ingatkan Politik Harus Utamakan Kemanusiaan

Jakarta, Lampunggo.com — Satu pekan terakhir, gelombang aksi protes yang meletup di Jakarta hingga sejumlah kota besar di Indonesia meninggalkan jejak luka yang dalam. Jalanan yang dipenuhi asap ban terbakar dan kaca-kaca gedung yang berserakan hanyalah potret luar. Lebih memilukan, nyawa warga biasa melayang sia-sia di tengah pusaran konflik politik.

‎Jumat (29/8/2025) menjadi hari kelam. Empat orang dinyatakan tewas akibat kericuhan di Jakarta dan Makassar. Mereka adalah Affan Kurniawan, pengemudi ojek online; Saiful Akbar, staf kecamatan Ujung Tanah; Akbar, pegawai DPRD Makassar; dan Sarinawati, asisten pribadi anggota DPRD setempat. Tak satu pun dari mereka berasal dari lingkaran elite yang diprotes. Semuanya rakyat biasa, yang justru paling rentan menanggung beban pergolakan sosial.

‎Menyaksikan eskalasi yang kian panas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyampaikan seruan untuk meredakan ketegangan. Ketua Presidium PPI, Anas Urbaningrum, mengingatkan agar semangat demonstrasi tidak terjebak menjadi alat adu kuasa.

‎“Sudah bukan zamannya lagi rakyat kecil dijadikan tumbal. Politik harus tunduk pada kemanusiaan,” tegas Anas, Sabtu (30/8/2025).

‎PPI menegaskan, demonstrasi adalah hak demokratis, namun bila dibiarkan tanpa kendali, mudah sekali berubah menjadi aksi anarki. “Begitu aspirasi berubah menjadi amuk, pesan rakyat bisa hilang, diganti isu lain yang tak lagi mewakili suara mereka,” bunyi edaran resmi PPI yang ditandatangani Anas bersama Sekretaris Jenderal SJ Arifin.

‎Dalam pandangan PPI, gelombang kemarahan publik tidak lahir dari ruang kosong. Salah satunya dipicu oleh sikap elite politik yang dinilai tak peka terhadap penderitaan rakyat. Di tengah ekonomi yang lesu, DPR justru merayakan penambahan fasilitas dan tunjangan.

‎“Ketidakadilan semacam itu yang membuat rakyat turun ke jalan,” kata seorang pengurus PPI yang meminta identitasnya dirahasiakan.

‎Anas menekankan bahwa perjuangan politik seharusnya membawa demokrasi naik kelas, bukan jatuh ke dalam praktik primitif yang mengorbankan nyawa. Ia mendorong semua pihak untuk melakukan cooling down, membuka ruang dialog, dan mengutamakan persatuan bangsa.

‎“Pendinginan suasana adalah kebutuhan mendesak. Kita harus bisa duduk bersama, merawat kebersamaan sebagai sesama anak bangsa,” ujar Anas.

‎Dengan sikap ini, PPI menegaskan posisinya sebagai penyalur aspirasi rakyat sekaligus pengingat bahaya bila protes dimanfaatkan kepentingan sempit. Sejarah panjang demonstrasi di Indonesia menunjukkan, aksi jalanan kerap memiliki wajah ganda: menyuarakan rakyat, tapi juga sering dimanfaatkan elite untuk kepentingan politik mereka sendiri.

‎PPI berharap, tragedi yang menimpa Affan, Saiful, Akbar, dan Sarinawati menjadi pelajaran penting. Bahwa demokrasi sejati tak hanya diukur dari perebutan kursi, melainkan dari kemampuan bangsa menjaga kemanusiaan tetap berdiri tegak. (**)