Lampung Jadi Lokasi Perdana Proyek Percontohan Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial di Indonesia

BANDAR LAMPUNG, Lampunggo.com – Provinsi Lampung resmi dipercaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang dijadikan proyek percontohan pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) pada skema Perhutanan Sosial. 

‎Keputusan ini ditandai melalui kegiatan Kick-Off yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Mercure Lampung, Jumat (29/8/2025).

‎Dalam agenda tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela secara bersama-sama meresmikan inisiasi program. Acara juga disertai penandatanganan Nota Kesepahaman antara KLHK dan OJK, yang menjadi dasar sinergi penguatan kapasitas dan akses pembiayaan hijau bagi masyarakat pengelola hutan sosial.

‎Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa program NEK Perhutanan Sosial akan membuka ruang baru bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hutan, tanpa mengurangi aspek keberlanjutan.

‎“Lampung merasa terhormat dipercaya menjadi daerah pertama yang menjadi pilot project. Ini bukan hanya peluang, tetapi juga tanggung jawab besar. Pemerintah provinsi berkomitmen penuh untuk memetakan potensi kehutanan dan mengawal implementasi Nilai Ekonomi Karbon,” ujar Jihan.

‎Menurutnya, skema ini memberi kesempatan bagi masyarakat adat dan petani hutan untuk menjadi garda terdepan menjaga kelestarian hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui produk hasil hutan seperti madu, kopi, sirup nira, hingga ekowisata.

‎Dengan dukungan pendanaan dari lembaga keuangan, petani hutan diharapkan mampu menekan deforestasi dan mengembangkan produk bernilai tambah.

‎Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola perhutanan sosial dalam hal literasi ekonomi dan pemahaman mekanisme pendanaan hijau. 

‎Ia menyebut, regulasi yang tengah dibenahi pemerintah akan memberi ruang insentif baru berupa perdagangan karbon yang hasilnya langsung dirasakan masyarakat.

‎“Dengan NEK, petani hutan tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Inilah semangat ekonomi hijau yang sedang kita dorong,” tegasnya.

‎Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan bahwa Lampung dipilih karena dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi model nasional. 

‎Menurutnya, keberhasilan proyek ini akan menjadi rujukan bagi provinsi lain dalam memperkuat rantai pasok perhutanan sosial, baik di hulu maupun hilir.

‎“Perhutanan sosial harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling menopang. Dengan dukungan keuangan berkelanjutan, akses masyarakat di hulu hingga pemanfaatan di hilir dapat berjalan seimbang. Lampung kita jadikan laboratorium sekaligus inspirasi,” ungkap Mahendra.

‎Wagub Jihan menutup dengan mengajak semua pihak—pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas adat—untuk bersinergi menyukseskan program. Ia menegaskan, keberhasilan Lampung akan memberi pesan kuat bahwa hutan yang terjaga akan berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (**)