Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal: Hilirisasi Sektor Pertanian Lewat Penguatan Kartu Petani Berjaya

BANDARLAMPUNG (Lampunggo) – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa program Kartu Petani Berjaya (KPB) akan menjadi instrumen strategis dalam mendorong hilirisasi sektor pertanian di Provinsi Lampung. 

Program ini bukan hanya berfungsi sebagai sarana pendukung kesejahteraan petani, tetapi juga sebagai solusi jangka panjang untuk memutus mata rantai ketergantungan terhadap tengkulak dan sistem keuangan informal.

“Komitmen kami jelas, hilirisasi pertanian harus didorong dari hulu ke hilir, dan Kartu Petani Berjaya akan kami perkuat sebagai alat utamanya,” ujar Gubernur Mirza saat ditemui pada Jumat (23/5).

Ia mengungkapkan bahwa selama ini, mayoritas petani di Lampung belum terhubung dengan lembaga keuangan formal. Sekitar 70 hingga 80 persen petani tidak tergolong layak kredit (unbankable) karena keterbatasan agunan dan syarat administratif lainnya.

“Ini tantangan besar. Banyak petani yang akhirnya bergantung pada tengkulak untuk pembiayaan, dan itu pun dengan beban bunga tinggi serta harga beli panen yang ditekan,” ujarnya.

Namun, Gubernur Mirza menegaskan bahwa tengkulak tidak sepenuhnya menjadi persoalan jika menjalankan praktik perdagangan yang adil. “Kalau tengkulak membeli hasil panen dengan harga wajar, tidak ada masalah. Tapi kenyataannya, banyak yang mengambil untung berlebih dan menekan petani,” imbuhnya.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung kini tengah merancang sistem terintegrasi yang akan mempertemukan petani dengan off taker (pembeli hasil produksi) dan lembaga perbankan, sehingga akses pembiayaan dan pemasaran menjadi lebih terbuka.

“Kami ingin memastikan keberlanjutan program dari periode sebelumnya dengan penyesuaian yang lebih konkret. Fokus kita sekarang adalah memperkuat kepastian pasar melalui kerja sama dengan off taker yang kredibel dan membangun sistem pertanian yang bankable,” jelas Mirza.

Melalui integrasi sistem ini, petani akan mendapatkan kemudahan dalam mengakses pinjaman produktif, serta jaminan pembelian hasil panen dengan harga yang kompetitif.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menyebut bahwa KPB ke depan akan difungsikan tidak hanya sebagai alat akses terhadap pupuk, bibit, dan pelatihan, tetapi juga sebagai jembatan menuju pembiayaan perbankan dan perlindungan sosial.

“KPB akan kami bangun lebih holistik. Bukan hanya soal akses produksi, tapi juga jaminan sosial bagi petani. Mereka akan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS,” katanya.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menutup dengan penegasan bahwa Kartu Petani Berjaya adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah petani, bukan sekadar program, tetapi solusi. (red)