Provinsi Lampung Bersiap Hadapi Potensi Dampak El Nino dengan Target Tambahan Penanaman Padi hingga Oktober 2023

BANDARLAMPUNG (lampunggo.com)-Hari ini, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memimpin Rapat Koordinasi untuk mengantisipasi potensi dampak El Nino terhadap produksi pangan di Provinsi Lampung. Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung dan berlangsung di Mahan Agung pada Selasa, 19 September 2023.

Gubernur menyampaikan bahwa dalam menghadapi potensi cuaca El Nino, Provinsi Lampung telah menetapkan target penanaman padi tambahan seluas 36.000 hektar pada periode Agustus hingga Oktober. Langkah ini diambil untuk memastikan pasokan pangan yang cukup dan terjamin.

Hingga bulan Agustus, telah terealisasi penanaman padi seluas 25.599 hektar yang terdiri dari penanaman eksisting/reguler sebesar 24.718 hektar dan melalui program Gernas sebesar 881 hektar. Selanjutnya, target penanaman pada bulan September adalah sebesar 23.736 hektar dengan pembagian antara penanaman reguler dan melalui program Gernas. Bulan Oktober menargetkan penanaman tambahan sebesar 4.274 hektar melalui program Gernas.

Gubernur optimistis dengan turunnya hujan pada bulan September-Oktober, Provinsi Lampung akan mencapai target penanaman dan siap panen pada bulan Desember.

Untuk mengatasi kebutuhan pangan dari September hingga Oktober, Provinsi Lampung telah mengakumulasi stok beras sebanyak 35.000 ton. Gubernur memastikan bahwa stok ini akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi Lampung.

Gubernur juga menegaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan dalam kondisi normal dan juga siap mengatasi situasi darurat, sehingga tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan saat terjadi dampak El Nino.

Dalam rapat koordinasi ini, Gubernur memberikan arahan kepada Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam menghadapi El Nino, seperti koordinasi terkait ketersediaan air, serangan hama, peningkatan peran penyuluh lapangan, dan pelaksanaan bantuan pangan. Selain itu, mereka juga diminta untuk mengawasi daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan longsor serta berkoordinasi dengan aparat terkait. Gubernur juga memerintahkan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan BPS Kabupaten/Kota dalam mencatat data pertanian. (RED)

(Sumber: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)