Pj Gubernur Lampung Lantik Empat Pjs dan Serahkan Surat Tugas Plt Kepala Daerah

BANDAR LAMPUNG (Lampunggo) – Sebanyak lima petahana di Provinsi Lampung resmi mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang mengakibatkan kekosongan jabatan. Sebagai langkah pengisian, empat wilayah kini dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) dan satu wilayah oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, secara resmi melantik empat Pjs kepala daerah, yakni Pjs Wali Kota Bandarlampung, Pjs Bupati Lampung Tengah, dan Pjs Bupati Lampung Timur. Sementara untuk Lampung Selatan, dilakukan penyerahan surat tugas Pelaksana Tugas (Plt).

Samsudin menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah legal formal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016, yang mengatur tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah yang ikut serta dalam Pilkada.

Nama-nama pejabat sementara tersebut antara lain Budhi Darmawan sebagai Pjs Wali Kota Bandarlampung, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air Provinsi Lampung. Descatama Paksi Moeda menjabat sebagai Pjs Wali Kota Metro, sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

Selain itu, Bobby Irawan diangkat sebagai Pjs Bupati Lampung Tengah, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Senen Mustakim, yang sebelumnya menjabat Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Lampung, kini bertugas sebagai Pjs Bupati Lampung Timur.

Untuk Plt Bupati Lampung Selatan, Pandu Kusuma Dewangsa yang sebelumnya adalah Wakil Bupati Lampung Selatan, telah ditunjuk mengemban tugas tersebut.

“Tugas mereka akan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Saya yakin, meskipun waktu yang diberikan singkat, dengan dedikasi dan integritas, mereka dapat menjalankan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku,” ujar Samsudin.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi yang segera dilakukan antara para Pjs dan Plt dengan pemerintahan daerah untuk memastikan kebijakan yang ada dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Koordinasi adalah kunci untuk memastikan tugas-tugas pemerintahan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan daerah masing-masing,” tegas Samsudin. (RED)