10 Persen! Angka Kemiskinan Lampung Tembus Rekor Terendah dalam 15 Tahun Terakhir

BANDARLAMPUNG, Lampunggo.com — Provinsi Lampung kembali mencatatkan capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 10,00 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,62 persen poin dibandingkan September 2024 dan 0,69 persen poin dibandingkan Maret 2024.

Secara jumlah, penduduk miskin tercatat sebanyak 887,02 ribu jiwa. Ini berarti terjadi penurunan sebanyak 52,28 ribu jiwa dari September 2024 dan berkurang 54,21 ribu jiwa dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Informasi ini disampaikan Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution, dalam kegiatan rilis data “Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Lampung Maret 2025”, yang digelar di Ruang Video Conference BPS Lampung, Jumat (25/7/2025). 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala Kanwil DJPB Lampung Purwadhi Adiputranto, perwakilan BPKP, media, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Ahmadriswan menegaskan, penurunan angka kemiskinan ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil kerja kolektif yang dirancang secara terarah. Ia menyebut bahwa dampak positif paling nyata justru terjadi di wilayah perdesaan—indikator keberhasilan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat bawah.

"Menurunkan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan tunai. Yang lebih penting adalah bagaimana beban pengeluaran masyarakat bisa dikendalikan, sembari kita memperluas akses pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Menurutnya, keakuratan data menjadi pondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN), berbagai intervensi bisa lebih tepat sasaran.

“Selama data yang kita gunakan valid dan program berjalan saling terhubung, kita bisa terus menekan angka kemiskinan di Lampung,” tegasnya.

Ia juga menyoroti keberhasilan jangka panjang yang dicapai Lampung dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Dari angka kemiskinan sebesar 18,96 persen pada 2010, kini berhasil ditekan menjadi 10,00 persen di tahun 2025.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penurunan tersebut jangan sampai membuat lengah. "Kita perlu menjaga tren ini agar tidak stagnan atau bahkan berbalik arah," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan bahwa data BPS menjadi dasar penting dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah. Ia menyebut komitmen Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk mengentaskan kemiskinan telah diterjemahkan dalam program-program strategis seperti “Desaku Maju”.

"Transformasi digital di desa menjadi salah satu fokus utama, termasuk peningkatan kualitas SDM agar mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi demi kesejahteraan masyarakat," ujar Ganjar.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung penuh berbagai program nasional yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan, seperti Koperasi Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, hingga Sekolah Rakyat.

"Tujuan dari koperasi desa adalah agar nilai tambah ekonomi tetap berputar di desa. Ini sejalan dengan semangat Gubernur untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat kecil agar tidak rentan terhadap krisis," tambah Ganjar.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas lembaga dalam mengatasi kemiskinan, terutama di wilayah-wilayah dengan kemiskinan ekstrem. “Konvergensi program menjadi salah satu strategi utama yang saat ini kami dorong,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, BPS juga merilis data Gini Ratio Provinsi Lampung Maret 2025 sebesar 0,292. Angka ini menunjukkan tren perbaikan dalam hal pemerataan pengeluaran masyarakat, yang menjadi cerminan berkurangnya ketimpangan ekonomi.

Meski begitu, Ahmadriswan menambahkan bahwa fluktuasi ketimpangan tetap dipengaruhi oleh dinamika sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan pergeseran harga komoditas. Karena itu, ia menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan yang berbasis data dan sensitif terhadap dinamika lokal.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan komitmen Lampung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sosial. Tantangan ke depan bukan hanya menekan angka kemiskinan, tapi juga memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar yang layak. (**)