Lampung Kembali Raih WTP ke-11, Tapi Masih Dihantui Sejumlah Temuan BPK

BANDARLAMPUNG (Lampunggo): Pemerintah Provinsi Lampung kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015. 

Raihan ini diumumkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung yang digelar pada Jumat, 23 Mei 2025.

Capaian ini diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024. Namun, di balik prestasi tersebut, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian serius Pemprov Lampung.

Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, dalam laporannya mengungkapkan bahwa terdapat beberapa penyimpangan penggunaan anggaran. Salah satunya adalah penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp11,12 miliar yang dialokasikan untuk belanja tidak sesuai prioritas. 

Selain itu, ditemukan pula kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp2,13 miliar yang terjadi di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tidak hanya itu, pembayaran langsung kepada tenaga jasa konsultasi pada enam OPD juga dinilai tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan anggaran sebesar Rp1,14 miliar. Temuan lainnya mencakup kelebihan bayar senilai Rp1,58 miliar akibat kekurangan volume dan spesifikasi yang tidak sesuai dalam pelaksanaan 23 paket proyek jaringan dan irigasi di dua OPD.

Budi menambahkan, "BPK juga mencatat adanya ketidaksesuaian spesifikasi dalam kontrak jasa konstruksi dengan 21 penyedia layanan media senilai Rp2,3 miliar."

Atas berbagai temuan tersebut, BPK menyarankan Gubernur Lampung untuk segera melakukan langkah perbaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan.

Menanggapi hal itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa opini WTP ke-11 merupakan cerminan komitmen Pemprov dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

“Opini WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan salah satu indikator untuk terus meningkatkan akuntabilitas. Kami akan menjadikan temuan ini sebagai masukan penting guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan ke depan,” ujar Mirza. (Red)