Gali Potensi Daerah, Pemprov Lampung Gandeng BPKP Dorong Kemandirian Fiskal

BANDARLAMPUNG, Lampunggo.com – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pilar utama penguatan fiskal daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menerima jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung di ruang kerjanya, Jumat (25/7/2025).

Dalam pertemuan itu, Marindo menyampaikan arahan langsung dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menekankan perlunya keterlibatan BPKP dalam setiap pengambilan kebijakan strategis. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Setiap kebijakan fiskal harus dirancang secara matang, dengan memperhatikan aspek akuntabilitas publik agar tidak menimbulkan keraguan dari masyarakat,” ujar Marindo.

Ia juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan inovasi serta menggali potensi baru dalam meningkatkan PAD. Salah satu upaya strategis yang dikedepankan adalah memperkuat sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan mitra pembangunan lainnya.

Menurut Marindo, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPKP merupakan bagian dari komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif. Ia menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang selama ini diberikan BPKP dalam pengawasan dan penguatan sistem keuangan daerah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Agus Setiyawan, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa BPKP berkomitmen mendukung penguatan tata kelola pemerintahan melalui pengawasan yang berfokus pada tiga pilar utama, yakni tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

“BPKP siap mendampingi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip good governance,” tegas Agus.

Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan Provinsi Lampung, khususnya dalam penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan pelayanan publik berbasis kinerja. (**)