Ramai Warga Tolak Wacana Pemilihan RW Greenbay, Lurah Pluit Didesak Turun ke Lapangan

Jakarta Utara – Wacana pemilihan ketua RW10 Apartemen Greenbay Pluit, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, masih bergejolak. Pasalnya warga dari berbagai tower menyuarakan penolakan atas proses pemilihan yang dianggap tidak demokratis, tertutup, dan penuh kepentingan tertentu.

“Kami ingin Ketua RW dipilih langsung oleh warga. Jangan ada aturan yang berubah seenaknya. Kadang pakai Pergub, kadang pakai aturan lain. Tapi hasilnya selalu menguntungkan petahana,” kata warga Tower A Suwandi, Sabtu (2/8/2025).

Senada, warga Tower H bernama Daniel juga mengkritisi skema pemilihan RW 010 yang menurutnya sudah diatur hanya oleh satu kelompok kecil yang mendominasi forum musyawarah.

“Yang memilih hanya segelintir orang, 26 orang itu-itu saja, semua satu tim. Kami tegas menolak sistem seperti ini. Pemilihan RW harus dilakukan langsung oleh seluruh warga yang tinggal di sini,” tegasnya.

Daniel menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan siapa pun yang mencalonkan diri, asalkan prosesnya dilakukan secara adil dan terbuka.

“Kami hanya ingin keadilan. RW harus dipilih warga secara langsung, bukan ditentukan lewat rapat tertutup penuh rekayasa,” sambungnya.

Sikap kritis juga datang dari Elsye (Anne), warga Tower C RT 03. Ia mendesak Lurah Pluit untuk turun tangan langsung menyikapi kegaduhan warga.

“Kami ingin pemilihan RW dilakukan secara adil dan jujur. Tolong Pak Lurah hadir langsung, jangan cuma dengar laporan dari staf. Duduk bersama warga, dengarkan suara kami!” ungkap Anne dengan nada tegas.

Sementara itu, Suhari, salah satu warga aktif yang dikenal sebagai pemerhati lingkungan Greenbay, yang memiliki aset mengatakan dugaan kejanggalan lebih dalam. Ia menyebut bahwa Ketua RT03 saat ini, berinisial Suryanto Haslim, tidak tinggal di kawasan Greenbay Pluit, meskipun memiliki KTP beralamat di sana.

“Saya bisa buktikan Ketua RT 03 tidak tinggal di sini. Padahal syarat menjadi ketua RT adalah benar-benar berdomisili. Kalau ini terus dibiarkan, pemilihan RW bisa jadi ajang permainan terstruktur yang merugikan warga,” kata Suhari dalam rapat persiapan pemilihan RW pada Rabu malam lalu.

Ia juga mengaku telah menyampaikan keberatan tersebut ke pihak kelurahan, namun tak mendapat tanggapan berarti.

“Saya sudah lapor ke kelurahan soal ini, tapi tetap saja orang yang tak tinggal di sini diloloskan. Ini jelas mencederai semangat demokrasi,” tambahnya.

Sementara itu penolakan juga datang dari dua warga Yakni Salim dan Deco bersama Lembaga Swadaya Masyarakat MSPI mendatangi Kantor Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka menyampaikan surat resmi berisi penolakan terhadap pelaksanaan musyawarah persiapan pemilihan Ketua RW.010 yang dianggap tidak transparan dan sarat kepentingan.

“Kami dari perwakilan warga Greenbay mengantarkan surat ke Kelurahan Plui ini tujuannya kami keberatan atau tidak setuju dengan hasil rapat musyawarah kemarin. Kami meminta pihak Kelurahan bisa meninjau ulang proses rapat kemarin," kata Salim pada awak media, Jumat (1/8/2025).

Lembaga MSPI, Thomson Gultom, aktivis bidang sosial kemasyarakatan ikut angkat bicara. Ia menyoroti bahwa proses musyawarah harus dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang berlaku.

“Pemilihan RW itu harus didasarkan pada musyawarah masyarakat. Karena RW itu bagian dari lembaga pemerintah, maka pelaksanaannya harus berasal dari masyarakat dan bukan disusupi oleh kepentingan luar,” jelas Thomson.