DPRD Sumsel Bahas Rancangan APBD 2026, Wanti-Wanti Soal Pemotongan Dana Transfer

PALEMBANG (lampunggo) - Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto menegaskan pihaknya tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumsel Tahun Anggaran 2026.

Menurut Nopianto, pembahasan masih dalam tahap rancangan dan terus digodok bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta badan anggaran DPRD.

DPRD juga berencana berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan agar arah kebijakan keuangan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Harapan kita APBD 2026 benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat dan selaras dengan RPJMD serta visi-misi Gubernur. Karena ini baru rancangan, tentu masih ada proses diskusi dan penyelarasan,” ujar Nopianto, Rabu (3/9/2025).

Ia menyoroti rencana pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi menggerus postur APBD 2026, terutama bagi daerah yang bergantung pada dana perimbangan, termasuk dari sektor migas dan cukai hasil tembakau.

“Kami berharap pemerintah pusat tidak melakukan pemotongan. Daerah juga punya kebutuhan besar untuk pembangunan. Kalau pun harus dilakukan, sebaiknya selektif, tidak dipukul rata ke semua daerah,” tegas politisi NasDem ini.

Nopianto memastikan DPRD akan menjaga agar APBD Sumsel 2026 tetap sehat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan, meski dihadapkan pada ancaman efisiensi anggaran dari pusat.(rml/red)