Mentan Cabut Izin Empat Perusahaan Pupuk Nakal, Ini Nama dan Merknya

JAKARTA (Lampunggo): Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan mencabut izin edar empat perusahaan pupuk yang terbukti memalsukan mutu produknya. 

Perusahaan yang dicabut izinnya adalah CV Mitra Sejahtera di Semarang dengan merek Sangkar Madu, CV Barokah Prima Tani di Gresik dengan merek Godhong Prima, PT Multi Alam Raya Sejahtera di Gresik dengan merek MARS, dan PT Putra Raya Abadi dengan merek Gading Mas. 

Langkah ini diambil setelah hasil uji laboratorium menunjukkan kualitas pupuk yang diproduksi oleh keempat perusahaan tersebut jauh di bawah standar SNI dan tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. 

Selain itu, investigasi mengungkap adanya manipulasi dokumen uji kelayakan dari salah satu perusahaan. Dalam keterangannya, Amran menegaskan bahwa petani adalah prioritas utama. Ia menilai tindakan manipulasi seperti ini adalah pengkhianatan terhadap masa depan pertanian Indonesia dan tidak dapat ditoleransi.  

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai kualitas pupuk yang beredar. Mentan kemudian meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pengujian di dua laboratorium terakreditasi. 

Sampel pupuk diambil langsung dari gudang produksi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa keempat merek pupuk tersebut dinyatakan tidak layak digunakan. Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa CV Barokah Prima Tani memalsukan dokumen uji mutu produknya, sementara tiga perusahaan lainnya menghasilkan pupuk dengan kualitas di bawah standar.  

Amran juga mengungkapkan bahwa manipulasi seperti ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga melemahkan sistem pengadaan pupuk nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan seperti ini. 

"Sebagai langkah pencegahan, Kementerian Pertanian membatalkan kontrak pengadaan pupuk senilai total Rp18,7 miliar dari keempat perusahaan tersebut," kata Mentan Kmais (28/11/2024).
  
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan hanya pupuk berkualitas yang tersedia bagi petani. Amran juga mengingatkan semua pihak agar menjaga integritas dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pertanian. 

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, pengawasan akan terus diperketat untuk melindungi petani sebagai ujung tombak sektor pertanian. Langkah ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba bermain-main dengan kebutuhan vital pertanian Indonesia,:" ujarnya.  
Amran mengajak semua pihak untuk bekerja sama mewujudkan sektor pertanian yang bersih, kuat, dan berkelanjutan demi masa depan swasembada pangan yang lebih baik. (RED)