Kebijakan Royalti Lagu, Cak Farkhan BMI: Jangan Jadikan Seni Hanya Menghamba pada Uang

Jakarta, Kebijakan pembayaran royalti untuk setiap lagu yang diputar di kafe, restoran, hingga ruang publik, belakangan menuai pro dan kontra. Banyak pihak menilai aturan tersebut bisa menjadi bentuk apresiasi terhadap para pencipta lagu. Namun, tidak sedikit pula yang menilai aturan ini justru membebani pelaku usaha.

Salah satu tokoh yang ikut menanggapi adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Bintang Muda Indonesia (BMI), Farkhan Evendi atau yang akrab disapa Cak Farkhan. Ia menilai kebijakan ini berpotensi menekan masyarakat kecil yang ingin berusaha, terutama di sektor kuliner dan hiburan.

Menurut Cak Farkhan, kewajiban membayar royalti musik di ruang publik seharusnya dipertimbangkan kembali. Ia menegaskan bahwa aturan tersebut bisa membuat rakyat kecil yang baru merintis usaha justru kesulitan berkembang.

“Kalau setiap kafe dan restoran harus bayar royalti hanya untuk memutar lagu, rakyat kecil yang baru mau usaha bisa semakin terbebani. Ini seperti mendorong manusia Indonesia jadi robot, tidak bisa menikmati hidup dan seni,” tegasnya, Cak Farhan, Senin (18/8/2025).

Cak Farkhan juga menyoroti lembaga yang mengatur pemungutan royalti. Ia menilai lembaga tersebut tidak memiliki kontrol yang jelas, tetapi diberi kewenangan menarik uang dari masyarakat.

“Kalau lembaga ini dibiarkan begitu saja, ini seperti melarang umat untuk menikmati budaya, bahkan agama. Harus ada aturan yang jelas agar tidak semena-mena,” ujarnya.

Lebih lanjut, Cak Farkhan menegaskan bahwa seni seharusnya menjadi ruang kebebasan berekspresi, bukan sekadar alat komersialisasi.

“Seni, ide, dan kemajuan bangsa jangan hanya dihamba-hambakan pada uang. Kalau semua diukur dengan materi, orang akan jadi komersil dengan ide dan karya apapun. Ini berbahaya untuk perkembangan kreativitas,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Cak Farkhan meminta pemerintah agar lebih tegas dalam mengatur lembaga yang menarik royalti musik. Ia menilai perlu ada arah yang jelas agar kebijakan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi rakyat.

“Pemerintah harus hadir, jangan biarkan masyarakat semakin terbebani. Kebijakan ini harus diarahkan menjadi lebih baik, supaya tidak mematikan usaha rakyat,” pungkasnya.