Kenakan Tarif 32 Persen atas Produk RI, DPR Desak Pemerintah Perkuat Industri Lokal dan UMKM

Jakarta – Ketegangan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali mencuat setelah Pemerintah AS memutuskan untuk menerapkan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap berbagai produk asal Indonesia yang masuk ke pasar Negeri Paman Sam. Kebijakan ini diprediksi akan memberikan dampak besar terhadap neraca perdagangan, khususnya bagi pelaku usaha ekspor dalam negeri.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna melindungi industri nasional. Ia menekankan pentingnya penguatan sektor industri dalam negeri serta pemberdayaan UMKM agar perekonomian nasional tetap stabil di tengah tekanan tarif ekspor yang tinggi dari AS.

“Pemerintah tidak bisa terus-menerus bergantung pada pasar Amerika Serikat. Kita harus berani membuka pasar ekspor ke berbagai kawasan lain seperti Eropa, Afrika, dan seluruh Asia. Ini saatnya Indonesia mempromosikan produk lokal secara agresif di pasar global,” kata Rycko, dikutip TV Parlemen, Rabu (16/7/2025).

Kebijakan tarif baru ini diperkirakan akan berdampak pada sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang selama ini memiliki pasar kuat di AS. Di antaranya adalah produk tekstil, furnitur, alas kaki, serta hasil pertanian dan perikanan. Dengan kenaikan tarif hingga 32 persen, produk Indonesia bisa kehilangan daya saing di pasar AS akibat harga jual yang menjadi jauh lebih mahal.

Bagi pelaku UMKM dan eksportir lokal, kebijakan ini dapat memicu penurunan permintaan dan menurunnya volume ekspor. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat menimbulkan efek domino terhadap lapangan kerja, pendapatan negara, hingga laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Rycko menekankan bahwa kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperluas cakupan pasar ekspor Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus lebih agresif dalam membangun kerja sama dagang dengan negara-negara non-tradisional yang selama ini belum dimaksimalkan potensinya.

“Pasar Afrika dan Asia Tengah misalnya, merupakan pasar baru yang menjanjikan. Begitu pula negara-negara Eropa Timur. Kita punya potensi besar untuk menembus pasar-pasar ini jika kita serius mempersiapkan promosi produk nasional yang berkualitas dan kompetitif,” tegasnya.

Diversifikasi pasar ekspor ini juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu atau dua negara tujuan ekspor utama. Saat ini, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang masih menjadi tiga besar mitra ekspor Indonesia. Namun ketergantungan yang terlalu tinggi justru membuat Indonesia rentan terhadap kebijakan ekonomi luar negeri yang berubah secara tiba-tiba.

Langkah berikutnya yang menurut Rycko sangat krusial adalah penguatan industri lokal dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah diminta memberikan insentif dan perlindungan terhadap produk-produk dalam negeri agar mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Mereka perlu didorong dengan insentif pajak, pelatihan, serta akses modal dan teknologi. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan terhadap produk lokal dari serbuan barang impor murah yang bisa membunuh industri kita sendiri,” paparnya.

Ricko menambahkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus selaras dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap produk impor ilegal serta promosi produk lokal secara berkelanjutan juga menjadi agenda penting dalam menjaga daya tahan industri nasional.

Mantan Bupati Lampung Selatan itu menegaskan untuk menghadapi tantangan global seperti kebijakan tarif dari AS bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi seluruh pihak: pelaku usaha, asosiasi industri, pemerintah daerah, hingga masyarakat sebagai konsumen.

“Kita harus bersatu memperkuat ekonomi bangsa sendiri. Ayo cintai produk dalam negeri, belanja produk UMKM, dan dorong terus inovasi lokal. Ini bukan sekadar slogan, tapi bentuk nyata dari ketahanan ekonomi kita,” pungkasnya.