Apresiasi BPS Lampung, Gubernur Mirza Tegaskan Data Terintegrasi Kunci Kebijakan Daerah

BANDARLAMPUNG, Lampunggo.com – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi mendalam atas kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, di ruang kerjanya, Jumat (18/7/2025). 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa data yang akurat, terintegrasi, dan berkualitas adalah fondasi utama dalam pengambilan kebijakan yang efektif dan berorientasi pada hasil.

“Saya sangat concern terhadap data. Keputusan yang baik berangkat dari informasi yang presisi dan terukur,” ujar Gubernur Mirza.

Ahmadriswan menyampaikan bahwa BPS berkomitmen mendukung pembangunan melalui penyediaan data statistik yang kredibel. Namun ia juga mengakui bahwa rendahnya literasi data masyarakat dan tantangan saat pengumpulan informasi di lapangan masih menjadi hambatan serius.

Merespons hal tersebut, Gubernur Mirza menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan literasi data, serta perlunya pendekatan yang lebih humanis di tengah masyarakat.

Dalam dialog tersebut, Gubernur juga mengungkapkan bahwa dirinya tengah menginisiasi transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data. Ia menargetkan pembentukan wali data di seluruh kabupaten/kota hingga akhir 2025 sebagai bagian dari program "Satu Data Lampung".

Selain itu, Gubernur menyoroti pentingnya pemberian insentif kepada pemerintah kabupaten/kota yang mampu menunjukkan capaian terbaik dalam isu strategis seperti penurunan angka kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, hingga peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi.

“Agregat data Provinsi sangat dipengaruhi oleh capaian daerah. Maka insentif ini bentuk dorongan agar mereka berkompetisi secara sehat berbasis data,” ucapnya.

Saat menanggapi persoalan kemiskinan, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pembangunan harus dimulai dari desa. Ia melihat bahwa kesenjangan antara sektor hulu dan hilir selama ini menjadi penyebab utama ketimpangan ekonomi.

“Kuncinya adalah membangun dari bawah. Maka program-program kita fokuskan ke desa, karena hampir 70 persen masyarakat Lampung tinggal di sana,” tegasnya.

Terkait iklim investasi, ia menggarisbawahi pentingnya regulasi yang adaptif, birokrasi yang efisien, serta stabilitas keamanan untuk menarik investor, namun tetap berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Dalam konteks digitalisasi, Gubernur memperkenalkan aplikasi Lampung-in sebagai salah satu instrumen transparansi dan reformasi birokrasi. Ia menilai, sistem digital yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Kita ingin menciptakan pemerintahan yang cepat, transparan, dan berpihak pada rakyat,” tuturnya.

Di penghujung pertemuan, Gubernur menyampaikan visi besarnya: mewujudkan masyarakat Lampung yang sejahtera, religius, adil, dan hidup dalam lingkungan sosial yang kondusif serta humanis. (**)