Anggota DPRD Sumsel Kritik Pj Gubernur, Terkait Pemakaian Rumah Dinas Wagub oleh Pj Wali Kota Palembang

PALEMBANG (lampunggo) - Kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, yang mengizinkan Pj Wali Kota Palembang menggunakan rumah dinas Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel menuai kritik dari anggota Komisi I DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah.  

Menurut Chairul, langkah tersebut tidak sesuai dengan peruntukan aset pemerintah. "Kebijakan ini tidak patut karena tidak sesuai peruntukkannya," ujar Chairul, Minggu (8/12).  

Izin penggunaan rumah dinas Wagub Sumsel diberikan Pj Gubernur melalui surat Nomor 032/002263/BPKAD tanggal 1 Oktober 2024, menyusul permohonan Pj Wali Kota Palembang, Ucok Abdulrauf Damenta pada 24 September 2024. Permohonan diajukan karena rumah dinas Wali Kota Palembang sedang direnovasi.  

Namun, Chairul menilai ada kejanggalan terkait renovasi yang dilakukan pada rumah dinas Wagub. "Mereka merehab aset Pemprov Sumsel, termasuk toilet, sesuai keinginan Pj Wali Kota Palembang. Ini tindakan keliru," tegasnya.  

Chairul juga mempertanyakan alasan Pj Gubernur menyetujui permohonan ini, padahal Sekretaris Daerah Sumsel dan Pj Kepala Biro Umum Pemprov Sumsel tidak mendukung kebijakan tersebut.  

"Rumah dinas Wagub itu seharusnya segera dipersiapkan untuk Wagub terpilih. Saat ini KPU telah menetapkan pasangan Herman Deru-Cik Ujang sebagai pemenang Pilgub Sumsel 2024," lanjutnya.  

Dia juga meminta transparansi terkait sumber dana renovasi rumah dinas Wagub. "Siapa yang membiayai perbaikan ini, APBD Provinsi atau Kota?" tanyanya.  

Chairul mengimbau agar Pj Walikota segera mengosongkan rumah dinas tersebut. "Pemerintah Provinsi perlu segera mempersiapkan rumah dinas Wagub untuk pejabat terpilih," tegasnya.  

Selain itu, Chairul mengkritik renovasi berulang pada rumah dinas Wali Kota Palembang. "Jika rumah masih layak huni, ini menjadi pemborosan keuangan daerah," katanya.(rml/red)