Kritik Tajam DPR Soal Pengawasan Penumpang Kapal Ferry: Sistem Lama Dinilai Bahayakan Nyawa

Jakarta — Sorotan tajam datang dari anggota Komisi V DPR RI, Tamanuri, terkait lemahnya sistem pengawasan terhadap penumpang kendaraan yang menyeberang menggunakan kapal ferry, khususnya di lintasan Pelabuhan Merak–Bakauheni. Ia mengkritik keras sistem pencatatan yang dinilai usang dan membahayakan keselamatan penumpang.

“Pak Menteri, yang dihitung itu hanya mobilnya. Apakah di dalamnya ada 10 orang, 15 orang, tidak pernah dicek. Ini sistem kita sangat berbahaya,” kata Tamanuri saat RDP bersama Kemenhub, Selasa (8/7/2025

Kritikan ini mencuat setelah insiden tragis tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu malam, 2 Juli 2025, yang memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Tragedi itu menjadi momentum bagi DPR untuk kembali mempertanyakan sejauh mana sistem keselamatan pelayaran nasional diperbarui dan ditegakkan.

Lebih lanjut, Tamanuri menilai bahwa sistem pencatatan hanya menghitung kendaraan sebagai unit angkutan, tanpa memperhatikan jumlah manusia yang berada di dalamnya. Hal ini, menurutnya, menimbulkan potensi kelebihan muatan yang sangat fatal bagi stabilitas kapal.

“Kalau kapal miring ke kanan atau kiri karena kelebihan muatan, itu bisa langsung menyebabkan kecelakaan. Apalagi jika sistem penyeimbang tidak bekerja optimal,” tambahnya.

Kondisi ini, menurutnya, bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bukti bahwa sistem pengawasan pelayaran masih mengandalkan metode lama yang tak lagi relevan dengan kompleksitas dan volume penyeberangan saat ini.

Politisi Nasdem itu menekankan pentingnya revolusi sistem pengawasan. Ia mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera menerapkan teknologi digital dan sistem pencatatan berbasis data penumpang secara real time, bukan hanya berdasarkan jenis kendaraan.

“Harus ada sistem pengawasan ketat dan modern. Jangan lagi pakai cara-cara lama yang tidak relevan. Ini soal nyawa manusia,” ujar anggota DPR dari Dapil Lampung II itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa tragedi KMP Tunu Pratama Jaya merupakan peringatan keras bagi semua pihak, terutama pemerintah dan operator kapal.

“Sistem kita lemah. Pencatatan penumpang tidak maksimal, pengawasan longgar. Ini menyangkut nyawa. Pemerintah harus benar-benar serius,” ungkap Lasarus dalam RDP tersebut.

Menurutnya, keselamatan pelayaran bukan hanya persoalan teknis atau administratif, melainkan soal komitmen untuk menjaga nyawa masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut. Ia menyoroti bahwa sistem yang tidak akurat dan longgar hanya akan memperbesar risiko bencana maritim.

Lasarus juga menegaskan bahwa DPR akan mendorong pembahasan lanjutan secara khusus bersama Menteri Perhubungan, termasuk dari aspek anggaran untuk mendukung pembaruan sistem keselamatan transportasi laut.

“Persoalan ini akan kita dalami lebih jauh. Kita juga butuh data lengkap agar penanganan tidak asal-asalan. Kita bahas juga dalam konteks anggaran supaya ada solusi jangka panjang,” pungkasnya.