Kelautan dan Perikanan Jadi Penopang Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Lampung

BANDARLAMPUNG, Lampunggo.com –Sektor kelautan dan perikanan memegang peran krusial dalam menopang kehidupan masyarakat pesisir sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan investasi di Provinsi Lampung. 

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan demi menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penegasan ini disampaikan dalam Apel Mingguan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, pada Senin (28/7/2025).

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Tina Malinda, ditekankan bahwa kelautan dan perikanan bukan hanya komoditas, tetapi sumber kehidupan dan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sektor kelautan dan perikanan adalah jantung kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir kita. Ini adalah sektor yang secara penuh mendukung Misi 1 Provinsi Lampung, yaitu membangun ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Tujuan kita jelas: investasi tumbuh, hilirisasi berjalan, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan hingga ke akar rumput,” tegas Gubernur.

Sebagai salah satu provinsi dengan garis pantai terpanjang di Sumatera, Lampung memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil laut, hingga ekowisata bahari. 

Oleh karena itu, Pemprov berkomitmen untuk mengelola sektor ini secara berkelanjutan, menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Pemprov Lampung mendorong prinsip ekologi dalam pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya. 

Dalam waktu bersamaan, upaya penguatan rantai nilai—dari produksi hingga pemasaran—terus diakselerasi agar hasil perikanan memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.

Tak hanya dari sisi produksi, Pemprov juga memperkuat strategi hilirisasi melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan. Akses pasar dan teknologi juga diperluas melalui kolaborasi multipihak. 

Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya laut dan pengelolaan wilayah pesisir pun ditingkatkan demi menjamin keberlanjutan jangka panjang.

Guna mempercepat pencapaian target pembangunan, Pemprov Lampung juga mendorong sinergi lintas sektor. 

Perangkat Daerah diminta proaktif membangun kolaborasi dengan instansi vertikal, BUMD, akademisi, asosiasi, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menjawab tantangan dalam pengelolaan APBN dan APBD yang dinamis.

Dalam konteks pelayanan publik, Pemprov Lampung juga terus berinovasi. 

Salah satunya melalui Aplikasi Lampung In, yang kini menjadi kanal efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan.

Langkah ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk selalu hadir, merespon cepat, dan memberikan solusi nyata bagi kebutuhan warga.

Arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan ini secara utuh berpijak pada Asta Cita serta Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Dengan pondasi itu, Lampung menatap masa depan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu tulang punggung kemandirian ekonomi daerah yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat bawah. (**)