Dwita Gunardi Soroti Anjloknya Produksi Kopi dan Daging Lokal: Minta Kementan Evaluasi Strategi Pangan 2026

Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunardi, menyuarakan sejumlah catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menyoroti anjloknya produksi kopi saat panen raya di Lampung, proyeksi penurunan produksi beras nasional, hingga minimnya kemandirian pangan nasional terkait daging sapi dan susu untuk mendukung program Makan Bergizi Seimbang (BMJ).

Politisi Gerindra Dapil Lampung II itu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor pertanian, termasuk kopi sebagai komoditas unggulan di Lampung. Namun, ia mengungkapkan keprihatinan terhadap data penurunan produksi kopi saat panen raya.

“Kami juga mendukung kopi pak di Lampung. Sebagai salah satu daerah penghasil kopi nasional, Lampung mencatatkan angka produksi yang tidak konsisten. Pada 2026, diproyeksikan produksi kopi mencapai 728 ribu ton, naik sekitar 6 ribu ton dari tahun 2025. Tapi ironisnya, saat panen raya justru turun signifikan dari 75 ribu ton menjadi hanya 50 ribu ton,” kata Dwita Gunardi dikutip Chanel YouTube TV, parlemen, Senin (7/7/2025).

Dwita menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga dan distribusi agar petani tidak terus-menerus menjadi korban fluktuasi pasar. Ia meminta Kementan memastikan agar tidak ada pengikatan atau pola distribusi yang justru merugikan petani saat hasil panen melimpah.

“Di sinilah letak krusialnya regulasi dan intervensi pemerintah. Bagaimana kita memastikan bahwa pengikatan harga kopi tidak menjatuhkan harga jual di tingkat petani? Jangan sampai petani sudah bekerja keras, tapi justru rugi karena permainan pasar,” tegasnya.

Politisi Gerindra dari Dapil Lampung II ini juga menyampaikan dukungannya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Pertanian (RKP Kementan) 2026. Ia menyebut bahwa program-program tersebut harus selaras dengan Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dwita juga mendukung optimalisasi lahan dan eksistensi program cetak sawah baru, yang dinilai sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional jangka panjang.

Namun demikian, ia memberikan catatan penting terhadap proyeksi produksi beras. Berdasarkan data yang dipaparkan, produksi beras nasional tahun 2025 ditargetkan sebesar 34,6 juta ton, tetapi pada 2026 justru diturunkan menjadi 33,8 juta ton.

“Kami mempertanyakan alasan di balik penurunan target ini. Padahal, alokasi anggaran untuk pengadaan benih meningkat hingga Rp44 miliar. Harusnya dengan dana sebesar itu, target produksi juga meningkat, bukan sebaliknya,” kata Dwita mempertanyakan.

Selain sektor tanaman pangan dan perkebunan, Dwita Gunardi juga mengkritisi kurangnya perhatian terhadap sektor peternakan dalam perencanaan 2026. Ia mencatat bahwa produksi susu lokal hanya mampu memenuhi 20 hingga 25 persen dari kebutuhan nasional, sementara untuk daging sapi, ketahanan produksi dalam negeri baru mencapai 60 persen.

“Sisa kebutuhan susu dan daging masih sangat bergantung pada impor. Ini kondisi yang rawan dan tidak ideal, apalagi kita punya program besar seperti MP3 (Makanan Protein, Pangan, dan Produksi) dan BMJ (Makan Bergizi Seimbang) yang sangat membutuhkan pasokan protein hewani dalam jumlah besar,” kata Dwita.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan strategi Kementan untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Menurutnya, dalam dokumen perencanaan 2026, belum terlihat adanya langkah konkret untuk mendorong peningkatan produksi susu maupun daging.

“Padahal program BMJ akan berjalan besar-besaran. Namun tidak terlihat strategi produksi susu untuk mendukung itu. Kita harus benar-benar memikirkan bagaimana cara meningkatkan produksi protein hewani secara signifikan, bukan sekadar berharap dari impor,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Dwita menegaskan komitmen Partai Gerindra untuk terus memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian pangan Indonesia. Menurutnya, pertanian dan peternakan bukan hanya soal produksi, tapi juga menyangkut keadilan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan kedaulatan bangsa.

“Kami di Partai Gerindra konsisten mendukung sektor pertanian dan peternakan sebagai pilar utama pembangunan. Tapi dukungan itu harus disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap capaian, kendala, dan strategi di lapangan. Kita ingin anggaran yang besar itu berdampaknyata,” tutup Dwita Gunardi.