Rapat Tertutup DPR dan Danantara: Jaga Stabilitas Investasi, Hindari Spekulasi Pasar

Jakarta — Komisi XI DPR RI menggelar rapat tertutup bersama Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI), CEO Dana Anagata Nusantara (Danantara), dan Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Pertemuan ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dinilai strategis dalam menjaga stabilitas pasar modal serta mencegah spekulasi harga.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa keputusan untuk menggelar rapat secara tertutup sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Menurutnya, dokumen RKAP sangat sensitif karena memuat arah investasi jangka panjang yang dapat memengaruhi pergerakan pasar jika dibuka secara publik.

"RKAP ini banyak melibatkan skema investasi besar, dan kami khawatir bila informasi terbuka, justru akan memicu spekulasi di pasar dan berdampak pada fluktuasi harga," ujar Misbakhun kepada awak media usai rapat.

Misbakhun menegaskan pentingnya peran DPR, khususnya Komisi XI, dalam menjaga ekosistem investasi yang sehat. Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan keputusan Paripurna DPR pada 1 Juli 2025, pengawasan terhadap BPI, Danantara, Holding Investasi, dan penugasan Public Service Obligation (PSO) sepenuhnya berada di bawah koordinasi Komisi XI.

Sedangkan Holding Operasional BUMN, termasuk entitas bisnis seperti Garuda Indonesia, tetap menjadi ranah Komisi VI DPR.

"Pembagian pengawasan ini penting untuk menjaga fokus pengelolaan. Komisi XI bertanggung jawab terhadap tata kelola dan rencana investasi makro, sementara hal teknis dan operasional diatur oleh Komisi VI," jelasnya.

Terkait Danantara, Misbakhun menyebut lembaga sovereign wealth fund (SWF) tersebut telah menyampaikan berbagai rencana investasi yang ambisius. Ia berharap Danantara menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan apresiasinya terhadap pertemuan ini sebagai langkah awal penting untuk membangun komunikasi intensif antara lembaganya dan parlemen.

Rosan menegaskan bahwa Danantara berkomitmen menjalankan prinsip good governance dalam setiap proses investasi yang dilakukan. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi fondasi utama.

"Kami berpegang pada tata kelola perusahaan yang baik. Namun, karena terikat Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan beberapa mitra, kami belum bisa membuka detail rencana investasi, apalagi menyangkut perusahaan publik," ungkap Rosan.

Ia menambahkan bahwa Danantara telah menjalin kerja sama strategis dengan sejumlah mitra internasional. Di antaranya Qatar melalui joint fund senilai 4 miliar dolar AS, serta lembaga besar seperti China Investment Corporation (CIC) dan Russian Direct Investment Fund (RDIF).

Saat ini, pembicaraan lanjutan dengan Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi juga sedang berlangsung. Bahkan pekan lalu, Rosan baru kembali dari Jepang usai menjalin kemitraan dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), guna mendukung pendanaan proyek energi baru dan terbarukan.

"Kepercayaan global terhadap Danantara sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dipandang serius dalam reformasi investasi jangka panjang," tegasnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pembelian pesawat Boeing, Misbakhun memilih tidak menjawab detail. Ia menyatakan hal tersebut berada di luar ranah pembahasan Komisi XI.

"Kami hari ini hanya membahas dan mengkonsultasikan RKAP. Untuk eksekusi teknis, silakan tanya langsung ke Pak Pandu (perwakilan eksekutif Danantara)," katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa fokus rapat masih sebatas pembahasan visi-misi dan arah strategis RKAP. Ia meminta agar pertanyaan seputar isu operasional perusahaan BUMN, seperti Garuda Indonesia, ditujukan langsung kepada direksi terkait.

"Kalau soal operasional, terutama maskapai, lebih tepat ditanyakan langsung ke Dirut Garuda. Kami di sini bicara strategi makro," tegas Erick.

Pertemuan antara DPR, Danantara, dan Kementerian BUMN ini menjadi sinyal penting bahwa pemerintah dan legislatif satu visi dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berkelanjutan, dan minim risiko spekulasi.

Rosan menegaskan bahwa Danantara akan terus menjaga momentum positif ini untuk menarik kepercayaan lebih luas dari dunia internasional. Ia yakin, investasi yang dikelola secara profesional dan transparan akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

"Kepercayaan dari pasar global adalah aset utama kami. Ini momentum strategis yang tidak boleh kita sia-siakan," tutup Rosan. (Ror)