Mukhlis Basri Desak Pemerintah Pusat Prioritaskan Infrastruktur Jalan dan Penanggulangan Bencana di Lampung

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, melontarkan kritik dan harapan keras kepada Kementerian PUPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu, 9 Juli 2025. Mukhlis secara lugas menyampaikan aspirasi masyarakat daerah pemilihannya di Lampung I, yang menuntut perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan bencana yang tak kunjung terealisasi.

Dalam forum resmi tersebut, Mukhlis membuka pernyataannya dengan menyampaikan keresahan para kepala daerah di Lampung yang kerap datang menghadap dirinya. Menurutnya, hal itu bukan sekadar urusan proyek atau bantuan sosial, melainkan karena janji para kepala daerah kepada rakyat untuk menghadirkan jalan mulus yang hingga kini belum juga terpenuhi.

“Semua kepala daerah ini datang ke saya, karena mereka janji kepada rakyat jalan itu akan bagus. Jalan mulus itu harapan rakyat. Silakan survei sendiri ke lapangan, masyarakat tidak menuntut bansos, mereka ingin jalannya bagus,” tegas Mukhlis saat  RDP Komisi V dengan Kementrian PUPR, Rabu (9/7/2025).

Politisi PDIP itu pun menyoroti keberadaan program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang menjadi harapan besar masyarakat daerah. Ia meminta Menteri PUPR agar usulan pembangunan yang sudah diajukan bisa segera direalisasikan.

“Harapan saya, dengan adanya Inpres Jalan Daerah yang sudah di tangan ini, tolong pak yang sudah kami ajukan direalisasikan. Sekiranya bisa, satu daerah di Lampung dapat satu. Di dapil saya ada delapan kabupaten, minimal satu kabupaten dapat satu, walaupun sedikit-sedikit,” ujanya.

Masih suasana RDP, Mukhlis menegaskan pentingnya anggota DPR menjalankan sumpah jabatan dengan memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya. Ia menilai, tanpa perjuangan nyata, keberadaannya di Komisi V tak memiliki arti.

“Saya ini duduk di Komisi V bukan untuk sekadar hadir. Kalau tidak ada yang saya perjuangkan dan tidak ada hasilnya, berarti saya tidak menjalankan sumpah saya. Kami di DPR wajib memperjuangkan aspirasi rakyat, itu bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional,” ucapnya.

Mantan Bupati Lampung Barat itu juga menyoroti besarnya tanggung jawab yang diemban anggota DPR yang dipilih langsung oleh ratusan ribu suara rakyat.

“Kami berdarah-darah untuk sampai ke sini, pak. Kami dititipi amanah oleh 400.000 lebih jiwa. Ini beda dengan pejabat yang ditunjuk. Kami membawa suara rakyat yang menanti jawaban dari aspirasi mereka,” ucapnya.

Tak hanya infrastruktur lokal, ia juga mengungkap kondisi memprihatinkan jalan lintas barat Sumatera yang mengalami abrasi pantai di perbatasan Lampung dan Bengkulu. Ia meminta agar Kementerian PUPR segera menganggarkan dana untuk mengatasi permasalahan tersebut sebelum kerusakan makin parah.

“Abrasi pantai di lintas barat Sumatera telah memangkas badan jalan hingga tinggal 2–3 meter. Kalau dibiarkan, bisa putus. Saya minta tahun ini dianggarkan bahu jalan di lintasan tersebut, jangan tunggu sampai 2026. Ini mendesak,” jelasnya.

Mukhlis turut melaporkan bahwa dua daerah penghasil padi di Lampung, yakni Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu, mengalami banjir dan kerusakan akibat bencana alam yang belum juga tertangani. Padahal, kedua wilayah tersebut menjadi andalan dalam program ketahanan pangan nasional.

“Sudah beberapa waktu lalu terjadi banjir, dua hari lalu tambah lagi. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi bantuan. Mohon ini jadi perhatian. Ini menyangkut daerah sentra padi yang menopang ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.

Menurut Mukhlis, koordinasi dengan pihak balai sudah dilakukan, namun kemungkinan belum ada persetujuan dari Dirjen atau Menteri PUPR.

“Dana bencana itu ada programnya di kementerian ini. Jadi mohon, segera bantu dua kabupaten ini. Ini bukan sekadar masalah lokal, ini soal ketahanan pangan nasional,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Mukhlis mengingatkan Menteri PUPR agar usulan Gubernur Lampung terkait peningkatan status jalan dari Lampung menuju Sumatera Selatan mendapat perhatian. Ia menekankan bahwa jalan tersebut saat ini masih berstatus jalan provinsi, padahal fungsinya strategis sebagai jalur antarprovinsi.

“Saya minta agar jalan yang menghubungkan Lampung dan Sumatera Selatan itu segera dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional. Ini jalan penting untuk konektivitas antarwilayah dan harus jadi prioritas nasional,” pungkasnya.