Sekdaprov Lantik Dua Pejabat Baru, Dorong Birokrasi Lampung Bersih Berpihak ke Rakyat
Gubernur Lampung melalui Sekdaprov juga menggarisbawahi bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berjalan di tempat. Langkah-langkah perbaikan harus terus digelorakan, termasuk dalam memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi, memperbaiki tata kelola anggaran, hingga membangun sistem kerja yang akuntabel dan transparan.

Bandarlampung, Lampunggo.com — Pemerintah Provinsi Lampung resmi melantik dua pejabat eselon II untuk mengisi posisi strategis dalam struktur pemerintahan daerah. Pelantikan ini menandai langkah penting dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melantik Riski Sofyan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung dan Fitrianita Damhuri sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Kamis (24/7/2025).
Pengangkatan dua pejabat tinggi pratama ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/3806/VI.04/2025 yang ditandatangani pada tanggal yang sama dengan pelantikan. SK tersebut menjadi dasar hukum kuat dalam pengisian jabatan strategis demi peningkatan kinerja birokrasi di Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menyampaikan pesan tegas dari Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Ia menekankan bahwa jabatan yang kini diemban bukanlah sekadar promosi karier, tetapi merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Jabatan ini adalah titik awal dari sebuah tanggung jawab besar dan harapan masyarakat Lampung yang dititipkan di pundak saudara,” ujar Marindo.
Ia juga mengingatkan bahwa visi besar pembangunan daerah hanya bisa diwujudkan melalui kerja kolektif, bukan kerja individual. Kolaborasi lintas sektor dan sinergi antarinstansi harus menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda pemerintahan.
“Bangun sinergi, kuatkan kolaborasi, dan rawat semangat kebersamaan. Jangan bekerja sendiri karena Lampung yang hebat hanya bisa kita wujudkan jika kita berjalan bersama,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Marindo tidak menampik bahwa perjalanan ke depan akan penuh tantangan, baik dari sisi lingkungan hidup maupun sektor literasi dan dokumentasi publik. Namun, Ia percaya bahwa dengan integritas dan kompetensi, para pejabat baru dapat menjadi motor perubahan dalam reformasi birokrasi di Provinsi Lampung.
“Visi pembangunan tidak akan pernah bermakna jika hanya berhenti pada lembaran kertas. Visi itu baru hidup ketika kita mampu menerjemahkannya menjadi program nyata yang memberi manfaat langsung bagi rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, tugas utama pimpinan dinas adalah membumikan kebijakan agar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya sekadar menjalankan rutinitas administratif.
Dalam pidatonya, Marindo juga menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang visioner dan solutif. Ia mendorong para pejabat yang baru saja dilantik untuk menjadi agen perubahan, bukan hanya manajer administratif.
“Saudara adalah pemimpin perubahan. Jabatan ini menuntut integritas tinggi, kepemimpinan bijaksana, dan komitmen tanpa batas demi pelayanan publik yang lebih baik,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan sejati adalah kemampuan untuk tetap berdiri teguh di tengah tekanan, mengambil keputusan yang tepat, dan memberi inspirasi kepada bawahan untuk ikut bergerak dalam satu visi.
"Mari kita tunjukkan bahwa birokrasi kita adalah motor penggerak kemajuan Lampung,” ujarnya optimis.
Riski Sofyan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, sekaligus menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DLH Provinsi Lampung. Dengan pelantikannya kali ini, ia resmi memimpin DLH secara definitif, di tengah tantangan besar persoalan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah di berbagai daerah Lampung.
Sementara itu, Fitrianita Damhuri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung. Pengalamannya dalam mengelola isu-isu strategis perempuan dan anak menjadi modal kuat dalam mengembangkan literasi masyarakat serta pelestarian arsip dan dokumentasi publik.
Pelantikan dua pejabat ini merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Harapannya, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat lebih adaptif terhadap perubahan zaman, responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta berorientasi pada hasil nyata.
Berikan Reaksi Anda






