Warga Greenbay Pluit Tolak Rapat Pemilihan RW 010: Diduga Sarat Pengondisian Sepihak

Jakarta Utara — Warga hunian Apartemen Greenbay Pluit, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menyuarakan mosi tidak percaya terhadap pelaksanaan rapat musyawarah yang digelar sebagai persiapan pemilihan Ketua Rukun Warga (RW.10). Rapat yang dilaksanakan di ruang Diamond Tower Dahlia Lt. GF tersebut menuai protes karena diduga sarat pengondisian oleh pihak Sekretariat Kelurahan (Sekel) Wisnu dan mantan RW10 hingga komplotannya.

Ketidakpuasan warga mencul ketika proses musyawarah dinilai tidak berjalan transparan dan cenderung dikendalikan segelintir pihak yang memiliki kepentingan. Kegiatan yang sejatinya menjadi ajang demokrasi justru diwarnai dugaan pelanggaran asas keterbukaan dan keadilan, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pemilihan pengurus lingkungan.

Salah satu pemerhati Greenbay memiliki aset, Suhari, mengatakan kritik tajam terhadap tata cara pelaksanaan musyawarah tersebut. Ia menilai tata tertib pemilihan RW10 muncul secara tiba-tiba, tanpa proses partisipatif yang melibatkan seluruh penghuni.

“Bagaimana bisa disebut musyawarah kalau keputusan-keputusan penting, seperti tata tertib dan sistem pemilihan, ditentukan sepihak? Ini bukan demokrasi, ini akal-akalan,” ujar Suhari pada awak media, Rabu (30/7/2025).

Lebih lanjut, Suhari menekankan bahwa lingkungan sebesar Apartemen Greenbay Pluit, partisipasi warga adalah syarat mutlak untuk mewujudkan pemilihan yang sah dan kredibel. Ia menilai pihak kelurahan maupun pengurus RW10 saat ini seolah menutup ruang aspirasi masyarakat dan hanya menggiring agenda sesuai kepentingan kelompok tertentu.

Senada dengan Suhari, warga lainnya, Deco, turut menyuarakan kekhawatiran terkait integritas proses pemilihan yang akan datang. Ia menilai bahwa sejak tahap persiapan, aroma ketertutupan dan manipulasi sudah terasa.

“Saya khawatir proses pemilihannya nanti tidak akan transparan, dan jauh dari prinsip jujur dan adil. Kalau dari awal saja tidak jelas, apalagi pelaksanaannya?” tegas Deco.

Deco juga menyoroti minimnya sosialisasi terhadap warga mengenai hak dan mekanisme pemilihan. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal bahwa ada upaya sistematis untuk mengondisikan hasil pemilihan demi mempertahankan dominasi kelompok pengurus lama.

Kekhawatiran warga makin diperkuat oleh fakta bahwa banyak penghuni tidak mengetahui adanya rapat musyawarah tersebut. Bahkan, beberapa blok hunian mengaku tidak pernah menerima undangan atau informasi resmi dari panitia maupun pengurus RW.

“Jangan sampai ini jadi pemilihan elitis yang hanya melibatkan ‘orang dalam’. Kami tinggal dan bayar iuran di sini, jadi punya hak yang sama dalam menentukan siapa yang memimpin RW kami,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.

Minimnya keterlibatan warga dalam tahapan awal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil akhir pemilihan. Masyarakat pun meminta agar panitia pemilihan dibentuk secara independen, melibatkan perwakilan dari semua blok hunian, bukan hanya dari kalangan dekat RW aktif.

Kecurigaan lain yang mengemuka adalah dugaan intervensi langsung dari pihak Sekretariat Kelurahan (Sekel) dan mantan RW10 beserta kelompoknya. Beberapa warga menyebut alur musyawarah sudah dipaketkan, termasuk siapa saja calon yang akan maju, bagaimana mekanisme pemilihan dilakukan, dan siapa yang akan memegang peran strategis dalam proses tersebut.

“Semuanya terkesan sudah diatur. Ini mencederai semangat demokrasi yang selama ini dijunjung di lingkungan kita,” ujar warga lainnya.

Warga menuntut agar pihak kelurahan bersikap netral dan tidak ikut campur dalam urusan pemilihan RW10 yang seharusnya menjadi domain warga secara otonom. Jika tidak, maka proses ini dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas untuk mengesahkan kembali pengurus lama tanpa melalui proses yang adil.

Atas semua kejanggalan tersebut, warga Apartemen Greenbay Pluit menuntut agar proses musyawarah diulang, dengan pembentukan panitia independen yang transparan dan melibatkan semua unsur warga. Mereka juga meminta agar proses ke depan dibuka secara luas, dengan sistem komunikasi dan dokumentasi yang jelas dan bisa diakses oleh seluruh penghuni.

“Kalau prosesnya jujur dan adil, kami pasti mendukung. Tapi jangan main belakang, jangan buat keputusan hanya dengan segelintir orang,” tegas Suhari.

Warga juga mendesak agar Kelurahan Pluit tidak menjadi bagian dari konflik ini, melainkan bertindak sebagai fasilitator netral yang mengawasi jalannya proses demokrasi di lingkungan RW10.