Gubernur Lampung Soroti Krisis Singkong dalam RDPU Bersama Baleg DPR RI

JAKARTA, Lampunggo.com — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah permasalahan serius terkait sektor singkong dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI, pada Rabu (25/6/2025).

 Ia menyoroti keterpurukan petani dan industri singkong akibat belum adanya kebijakan pembatasan impor singkong dan produk turunannya.

“Dari 9,4 juta penduduk Lampung, sekitar dua juta adalah petani singkong. Komoditas ini menyumbang 50 persen produksi nasional dan berkontribusi Rp50 triliun terhadap PDRB daerah,” ujar Rahmat.

Namun, rendahnya HET singkong dan masuknya produk impor membuat petani semakin tertekan. Pemerintah daerah telah menaikkan HET menjadi Rp1.350 per kg, namun banyak pengusaha justru menutup pabrik untuk menghindari pembelian bahan baku lokal.

“Produk impor lebih murah, bebas bea masuk, sementara biaya produksi kita tinggi. Tanpa regulasi nasional, petani kita terpinggirkan,” tegasnya.

Ia juga mengkritik ketidaksesuaian data produksi singkong antara pemerintah pusat dan daerah, yang berdampak pada formulasi kebijakan. “Salah data, salah kebijakan. Ini yang terjadi di Lampung,” imbuhnya.

Dalam RDPU tersebut, Gubernur turut didampingi Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dan tujuh kepala daerah kabupaten/kota. (**)