Cegah Politik Uang, Bawaslu Sumsel Ajak Masyarakat Awasi Pilkada 2024

PALEMBANG (lampunggo) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Apel Siaga dan Deklarasi Damai di Plaza Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang, dalam rangka pengawasan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, menegaskan bahwa kegiatan ini menunjukkan komitmen Bawaslu Sumsel bersama seluruh peserta apel untuk melakukan pengawasan penuh terhadap pelaksanaan pemilu di Sumsel, mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

"Kami pengawas pemilu di Sumsel ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa kami siap mengawasi pemilihan umum di Provinsi Sumsel," ujar Kurniawan.

Ia menjelaskan, Bawaslu akan memantau setiap tahapan pemilihan 2024, mulai dari pengawasan masa kampanye yang telah berlangsung, hingga nanti akan berlanjut ke pengawasan logistik dan puncaknya pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan semua pihak serta menangkal isu-isu negatif seperti politik uang, netralitas, dan lain-lain," tambahnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi, melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sunarto, menyampaikan bahwa Pilkada serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Ia menambahkan bahwa tahapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 sudah dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024.

"Seluruh proses tahapan pemilihan serentak tahun 2024 diharapkan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu, sangat tepat jika dilakukan apel siaga pengawasan Pemilu 2024 ini," ungkap Sunarto.

Ia menegaskan pentingnya apel siaga pengawasan Pilkada Sumsel tahun 2024 untuk menyatukan langkah dan komitmen dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu di Sumsel agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sunarto juga menekankan bahwa seluruh stakeholder terkait diharapkan dapat menjalin sinergitas di wilayah masing-masing untuk bekerja sama mengawasi Pilkada serentak tahun 2024, guna mencegah terjadinya praktik politik uang atau money politics. (rml/red)