RUPS LB Bank Sumselbabel 2024: Langkah Tepat Pj Gubernur Patut Didukung, Penolakan Dinilai Tidak Berdasar

PALEMBANG (lampunggo) - Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Sumsel Babel (BSB) pada 30 Desember 2024 dan pergantian jajaran pengurus, dipandang sebagai langkah strategis, untuk memperbaiki kinerja bank daerah tersebut.

Pergantian jajaran direksi dan komisaris ini, dinilai mendesak guna mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini mencuat, termasuk isu hukum dan tata kelola internal BSB yang buruk.

Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI), Feri Kurniawan, menilai keputusan Pj Gubernur Elen Setiadi yang mengomandoi RUPS LB itu sebagai langkah tepat untuk memperbaiki citra BSB. Dengan harapan, dapat membawa angin segar dalam manajemen dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Kepemimpinan BSB selama lima tahun terakhir penuh dengan masalah, mulai dari dugaan manipulasi RUPS hingga ancaman gagal bayar kredit sindikasi. Maka dari itu, perombakan ini sangat mendesak untuk memastikan tata kelola yang lebih baik," tegas Feri, Senin (23/12).

Oleh sebab itu, Feri menegaskan bahwa langkah Elen Setiadi yang merupakan momentum untuk menyelamatkan BSB harus dilanjutkan di tengah sejumlah penolakan dari pihak yang dianggap Feri tidak paham.

"Pj Gubernur harus tetap melanjutkan langkah ini. RUPS LB adalah solusi strategis untuk perbaikan manajemen, sehingga citra BSB bisa dipulihkan," ujarnya.

Dengan keputusan ini, diharapkan Bank Sumsel Babel akan memiliki manajemen yang lebih kompeten dan profesional, yang tidak hanya membangun kepercayaan publik tetapi juga mampu menghadapi tantangan bisnis ke depan.

Justru pihak-pihak yang menolak pergantian ini dinilainya tidak memahami mekanisme yang ada dan hanya memperpanjang masalah yang selama ini menggerogoti kredibilitas BSB. 

Sehingga menurutnya, langkah Pj Gubernur Elen Setiadi layak didukung demi kemajuan bank daerah dan kepercayaan masyarakat. 

Penolakan yang Dianggap Tidak Berdasar

Hal senada diungkapkan oleh Aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, yang menyatakan bahwa penolakan terhadap pergantian pimpinan di BSB mencerminkan ketidaktahuan atau ketidakpahaman mekanisme pergantian yang sesuai aturan.

"Pergantian ini dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS, jadi kalau ada yang keberatan, itu bisa disebut gagal paham," ujarnya. 

Harda juga menekankan bahwa perombakan saat ini lebih tepat dilakukan karena terbebas dari kepentingan politik.

"Kenapa harus menunggu gubernur definitif? Justru sekaranglah momen yang tepat, asalkan semua dilakukan sesuai mekanisme, termasuk melalui fit and proper test," tambahnya.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPRD Sumsel dari Partai Demokrat, Chairul S. Matdiah, mengaku keberatan dengan agenda RUPS LB. Menurutnya, RUPS LB di akhir tahun lebih baik difokuskan pada laporan keuangan dibanding rotasi jabatan.

"Kami keberatan karena RUPS LB ini tidak mendesak dan bisa memicu keresahan nasabah," katanya. Seperti dilansir, Chairul juga menyebut bahwa pergantian jajaran direksi dan komisaris seharusnya dilakukan oleh gubernur definitif, bukan Pj Gubernur.(rml/red)