Gubernur Sumsel Lempar Kisruh Batas Muba-Muratara ke Pusat, DPRD: Harus Berdasarkan Data Sahih

PALEMBANG (lampunggo) - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru angkat bicara soal kisruh batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Musi Rawas Utara (Muratara). Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan urusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, melainkan menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Itu bukan wewenang provinsi. Itu urusan pemerintah pusat," tegas Herman Deru kepada wartawan.

Pernyataan gubernur itu mendapat respons dari Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto. Ia mengatakan pihaknya tetap akan mengawal proses penyelesaian sengketa yang saat ini berada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami memastikan Pemprov Sumsel sudah menyampaikan semua dokumen dan informasi yang dibutuhkan kepada kementerian terkait. Sekarang tinggal bagaimana kementerian menindaklanjuti berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Nopianto saat ditemui di DPRD Sumsel, Selasa (5/8/2025).

Politikus Partai Nasdem itu juga menyatakan DPRD Sumsel menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian kepada Kemendagri, sambil terus memantau perkembangan di lapangan.

"Semoga kasus-kasus sebelumnya, seperti sengketa batas Aceh dan Sumatera Utara, bisa jadi pelajaran. Penyelesaian harus berbasis data, bukan kepentingan politik," tegasnya.

Nopianto menekankan pentingnya akurasi dokumen sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik batas wilayah.

"Sebagai kepala daerah tentu ada semangat memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi semua harus tunduk pada data yang sahih. Kalau tidak, akan jadi preseden buruk," pungkasnya.(rml/red)