Banyak Menimbulkan Masalah Baru di Daerah, Presiden Jokowi Akan Mempertimbangkan kebijakan PPDB Sistem Zonasi

JAKARTA (lampunggo.com)-Presiden Joko Widodo mengungkapkan akan pertimbangan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Meskipun begitu, dia akan melakukan tinjauan mendalam terhadap kelemahan dan kelebihan pelaksanaan PPDB sistem zonasi.

"Dipertimbangkan," kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Jokowi mengatakan akan mengecek terlebih dulu baik dan buruk kebijakan PPDB sistem zonasi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan PPDB sistem zonasi. Pertimbangan itu disebutnya disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan pimpinan MPR kemarin.

"Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini tahun depan," kata Muzani setelah bertemu Jokowi bersama pimpinan MPR di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

Menurut Muzani, tidak seperti tujuan awal kebijakan tersebut dikeluarkan, PPDB malah menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Karena itu, Jokowi pun mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan itu.

"Tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini, yakni untuk pemerataan sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang nggak unggul malah tidak unggul. Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat," tutur Muzani.

Terkait pernyataan Presiden Jokowi, Anang Ristanto, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), menjelaskan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap masukan dari semua pihak. Dia menyatakan bahwa Kemendikbudristek akan terus memantau dan mengevaluasi PPDB di berbagai wilayah.

Kemendikbudristek telah membentuk Satuan Tugas khusus untuk pemantauan dan evaluasi PPDB dengan tujuan memperbaiki pelaksanaannya di masa mendatang.

Meskipun ada dukungan untuk menghapus PPDB sistem zonasi, Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), memiliki pandangan berbeda. Dia mempertanyakan langkah tersebut dan menganggap bahwa masalah utama bukanlah pada sistem zonasi.

Menurut Ubaid, permasalahan sebenarnya adalah kurangnya kapasitas sekolah negeri. Jumlah kursi yang tersedia jauh lebih sedikit daripada permintaan. Dia memberi analogi bahwa ini seperti mengundang 1.000 orang ke sebuah acara yang hanya memiliki 250 kursi. Ini akan menghasilkan ketidakpuasan dan masalah.

Ubaid berpendapat bahwa tanggung jawab pemerintah seharusnya adalah menyediakan cukup banyak kursi di sekolah negeri, bukan memperdebatkan sistem pengaturan bagi mereka yang ingin mengakses pendidikan. Menurutnya, yang harus diutamakan adalah kesetaraan dan keadilan akses terhadap pendidikan, bukan sistem yang menyebabkan beberapa orang mendapatkan akses sementara yang lain tidak.

Pemantauan oleh JPPI menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Praktik manipulasi, jual-beli kursi, pengurangan kuota, serta dokumen palsu semakin merajalela. Titik masalah umumnya terletak pada tiga jalur seleksi: zonasi, prestasi, dan afirmasi.

Ubaid menyatakan bahwa sistem seleksi ini sebenarnya merupakan jebakan yang dipasang oleh pemerintah, dan menyebabkan keributan setiap awal tahun ajaran. Dia menilai bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas akses pendidikan, dan bukan hanya mencari kesalahan pada orang tua.

Dia menyarankan agar sistem seleksi PPDB digantikan dengan sistem undangan, di mana setiap anak usia sekolah yang memenuhi syarat langsung diundang untuk melanjutkan pendidikan. Pendekatan ini akan lebih adil dan sesuai dengan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. (RED)

sumber: liputan6.com