Ekonomi Lampung Tumbuh 5,47 Persen, Tertinggi di Sumatera dan Top 10 Nasional

BANDARLAMPUNG, Lampunggo.com – Provinsi Lampung mencatatkan kinerja ekonomi yang impresif di kuartal pertama tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,47 persen (year-on-year/yoy), melampaui capaian nasional yang berada di angka 4,87 persen.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, Lampung kini menduduki peringkat ke-9 dari 38 provinsi se-Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi. Di level regional, Lampung berada di posisi teratas di Pulau Sumatera, unggul dari provinsi-provinsi tetangga.

Capaian ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin, 7 Juli 2025. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti rakor tersebut dari Command Center Kantor Gubernur Lampung.

Rakor kali ini membahas tiga fokus utama: laju pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta percepatan pembangunan tiga juta unit rumah di seluruh Indonesia.

Mendagri Tito dalam paparannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87 persen menempatkan Indonesia di posisi ke-45 dari 185 negara dunia. Di antara negara-negara G20, Indonesia berada di peringkat ke-4, dan di Asia Tenggara menempati posisi serupa, mengungguli Malaysia dan Singapura.

“Kita patut bersyukur dan bangga, karena di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh stabil,” ujar Tito.

Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak luas pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penurunan angka kemiskinan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudi dalam rakor tersebut turut menyampaikan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sembilan langkah konkret. Di antaranya adalah peningkatan konsumsi rumah tangga melalui pengendalian harga pangan dan penciptaan lapangan kerja, serta percepatan realisasi belanja pemerintah, termasuk proyek infrastruktur.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan investasi baik dalam maupun luar negeri, peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan, serta kemudahan dalam perizinan usaha. Di sisi lain, pemerintah juga diimbau memperkuat pengawasan terhadap praktik ekspor-impor ilegal untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan.

Senada dengan Bappenas, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyediakan data akurat yang mencerminkan kondisi ekonomi riil.

“Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang unik, sehingga sembilan langkah percepatan itu harus disesuaikan secara kontekstual. BPS akan terus hadir mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berbasis data,” ungkap Amalia.

Menutup rakor, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PUPR, Imran, memaparkan capaian program pembangunan tiga juta rumah, yang saat ini sedang dipercepat penyelesaiannya di berbagai wilayah, termasuk di Lampung. (**)