Ono Surono Bantah Perintah Kades Pasir Munjul Kritisi Gubernur Jabar: “Saya Hanya Tanyakan Harapan”

Jakarta - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, membantah keras tudingan yang menyebut dirinya telah memerintahkan Kepala Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, untuk mengkritik Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait lambatnya penanganan bencana pergerakan tanah di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Ono menegaskan bahwa kunjungannya ke Desa Pasir Munjul semata-mata untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana. Ia menyoroti minimnya bantuan dan penanganan dari pemerintah yang belum menyentuh seluruh warga.

“Saya ke Pasir Munjul karena ingin melihat langsung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana pergerakan tanah. Ada 250 orang kehilangan rumah, dan 58 unit rumah rusak berat. Saya baru pertama kali datang ke sana, dan baru kali itu juga bertemu dengan Kepala Desanya. Namanya saja saya belum hafal. Jadi tidak ada kedekatan, apalagi hubungan khusus,” kata Ono, dalam klarifikasinya Selasa, (17/6/2025)

Ono menjelaskan bahwa selama di lokasi, ia hanya menanyakan harapan dari Kepala Desa terkait bantuan dan perhatian pemerintah yang belum kunjung datang.

“Saya tanya apa harapannya kepada pemerintah, lalu Kades menjawab dengan spontan. Apakah itu skenario? Ya tidak. Saya juga bukan orang yang bisa nyuruh-nyuruh Kades. Jangankan memberi perintah, dekat saja tidak,” jelas Ono.

Ia juga menilai bahwa pernyataan sang Kades bisa jadi merupakan luapan kekecewaan dalam kondisi darurat. Saat itu, warga menghadapi ketidakpastian logistik makanan yang hampir habis, sementara bantuan tak kunjung datang.

“Wajar jika Kepala Desa menyampaikan suara warganya yang sedang panik. Harusnya itu dimaknai sebagai bentuk kegelisahan rakyat, bukan dipolitisasi,” tegas Ono.

Lebih dari itu, menanggapi pihak-pihak yang mencoba menggiring narasi seolah dirinya dalang di balik kritik sang Kades, Ono justru menyentil Bupati Purwakarta. Ia menilai, jika memang serius ingin membantu rakyat Pasir Munjul, lebih baik langsung hadir dan memberi solusi, bukan malah menyebarkan informasi yang menyudutkan pihak lain.

“Banyak kok saksinya saat itu. Ada Wakil Ketua DPRD Purwakarta, anggota DPRD, TAGANA, BPBD, staf desa, dan masyarakat. Semua tahu saya hanya menanyakan harapan. Tidak ada perintah, tidak ada tekanan,” katanya.

Ono berharap agar pihak-pihak terkait, terutama Gubernur Jawa Barat dan Bupati Purwakarta, tidak mudah tersinggung dengan aspirasi yang disampaikan warga, termasuk kepala desa.

“Kepala desa itu juga rakyat. Ia punya hak untuk menyampaikan keluhan warganya. Jangan dipersekusi, jangan diinterogasi hanya karena dia bicara soal kenyataan di lapangan,” tutup Ono.