Menkominfo Sibuk Jadi Jubir Keluarga Jokowi, Data Pribadi Masyarakat Bocor Lagi

JAKARTA (lampunggo) - Kinerja Menkominfo Budi Arie Setiadi benar-benar sudah tidak kelewatan buruk menyusul bocornya 6 juta data, terdiri dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Ironisnya, data tersebut ketahuan dijual pada sebuah forum dark web seharga Rp150 juta.  Demikian disampaikan pakar telematika Roy Suryo melalui siaran pers yang dikutip dari RMOL, Jumat (20/9).

"Menkominfo cuma sibuk jadi jurubicara Presiden Jokowi dan anak-anaknya. Ini jelas sudah sangat menyimpang dari tupoksi aslinya," kata Roy Suryo.

Roy Suryo mempertanyakan apakah Budi Arie Setiadi pernah membaca bahwa Kementerian Kominfo bukan lagi seperti tugas Departemen Penerangan (Deppen) era Orde Baru dulu.

"Kalau waktu itu memang tugas Deppen adalah selaku public relation (PR) dari negara, sebagaimana USIS (United State Information Services) di Amerika. Itu pun harusnya hanya negara yang dibela, bukan Presiden apalagi keluarganya," kata Roy Suryo.

Dalam sebuah tangkapan layar yang dibagikan Teguh Aprianto, melalui akun X, ternyata ada sejumlah nama terkenal di republik ini yang datanya bocor, seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, hingga Menkominfo Budi Arie Setiadi.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis Teguh yang dikutip Kamis (19/9).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku," sambungnya.

Teguh mengatakan, terdapat 10 ribu sampel yang berisi beberapa informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi.

Dalam foto yang diunggah oleh Teguh, terlihat akun yang menjual data tersebut adalah Bjorka. Sebelumnya sosok ini dikenal sebagai yang pihak yang juga diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara

Terlihat juga tanggal kebocoran terjadi pada September 2024. Data yang ada berjumlah 6.663.379 dijual US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar.(rml/red)