Dodot Adikoeswanto Dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung

BANDARLAMPUNG--Dodot Adikoeswanto resmi dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Lampung. Pelantikan ini dilakukan pada hari Selasa, 14 Agustus 2024, di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Menkumham Nomor M.HH-27.KP.03.03 Tahun 2024.

Dodot Adikoeswanto menggantikan Sorta Delima Lumban Tobing, yang kini mendapatkan amanah baru sebagai Inspektur Wilayah I pada Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI. Dalam upacara pelantikan, Sorta menyerahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya kepada Dodot.

Acara pelantikan dihadiri oleh 51 pejabat pimpinan tinggi pratama (Pimti Pratama) dari seluruh Indonesia, yang juga baru dilantik pada kesempatan tersebut. Menteri Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menekankan bahwa rotasi dan mutasi adalah bagian normal dari organisasi. Beliau mengingatkan agar setiap pejabat yang dilantik dapat menunjukkan prestasi terbaiknya dan menjalankan tugas dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab.

“Rotasi dan mutasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Dimanapun saudara ditempatkan, saudara memegang amanah untuk menjalankan tugas dengan baik. Tunjukkan prestasi saudara dan lakukan yang terbaik. Pelantikan ini adalah kesempatan untuk mengemban amanah besar, amanah negara, dan amanah rakyat. Tugas dan jabatan yang saudara emban merupakan bagian dari upaya untuk mendorong kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menkumham Yasonna.

Usai pelantikan, Dodot Adikoeswanto menyatakan komitmennya untuk memimpin Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Ia berjanji akan menerapkan nilai-nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi pada pelayanan publik, Akuntabilitas, Kompetensi, Harmoni, Loyalitas, Adaptabilitas, Kolaboratif) sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. (RED)